Antara Jokowi dan Mobil Murah

by: http://politik.kompasiana.com/2013/09/23/jokowi-dan-mobil-murah-adalah-soal-tanda-butuhnya-model-kepemimpinan-baru-592450.html
Jokowi dan Mobil Murah adalah Soal Tanda Butuhnya Model Kepemimpinan Baru
Soal mobil murah memang seolah menguji Jokowi untuk membuat pikiran-pikiran idealisnya bisa bertahan dari berbagai realitas posisi bangsa ini dalam bisnis global. Hebatnya ada sebuah kronologis penggunaan fasilitas negara berupa pajak murah yang sedihnya juga bakal menyerang penggunaan BBM dan merusak program pengalihan gaya hidup transportasi kota Jakarta terkait berhitung angka kemacetan kota ini.

Untuk menolak, rasanya Jokowi punya peluang yang sangat kecil. Sehingga regulasi setingkat kota Jakarta harus dengan cerdas dimunculkan Jokowi agar segera punya gerbang yang indah bagi masuknya mobil murah ke kota Jakarta. Dengan demikian kebijakan dari berbagai sudut tentang penataan pemakaian kendaraan masyarakat kota Jakarta harus digulirkan dengan efektif dan mendudukkan masyarakat Jakarta dalam posisi memilih pilihan transportasi yang menyelesaikan masalah kemacetan, penggunaan BBM berlebihan dan dalam jangka panjang membuat Jakarta lebih humanis.

Tentu Jokowi tidak boleh mengesankan anti produk mobil murah dan yang saat bersamaan mesti membuat penggunaan mobil tetap berkurang. Dari kedua prinsip yang bagus namun bertolak belakang ini tentu menjadi menarik untuk lahirnya ide-ide brilian dari orang-orang cerdas yang memiliki idealisme sama dengan Jokowi tentang kota yang humanis buat Jakarta ini. Tantangan besar ini harus melahirkan sebuah ide secerdas Steve Jobs yang bisa menghilangkan kelemahan I-Pad dan laptop dengan menggabungkan menjadi satu produk.

Saya berpikir secara mudah, jumlah pengguna motor dan mobil yang ada ini harus dikurangi secara signifikan dengan menyegerakan penggunaan transportasi murah. Sehingga pengguna motor dan pengguna mobil tertentu mengalihkan pilihannya kepada transportasi murah. Sehingga mereka tidak cenderung beralih kepada mobil murah.

Kemudian selanjutnya pengguna mobil yang ada hanya boleh menggunakan mobil murah ini. Sehingga di kota Jakarta hanya boleh menggunakan mobil murah. Misalnya dengan pembatasan harga mobil yang dibawah 100-200 juta saja yang boleh digunakan di Jakarta. Atau semua SPBU hanya menyediakan pertamax tidak ada lagi yang menyediakan BBM murah. Pemberlakuan wilayah yang membuat pemakaian kendaraan di beberapa wilayah Jakarta menjadi sangat mahal, apakah dengan parkir, atau kartu masuk wilayah tersebut yang berbiaya tinggi.

Sehingga hasil akhirnya adalah transformasi pemakai mobil yang tidak siap dengan biaya mahal penggunaan mobil bergeser ke transportasi masal. Termasuk juga para pemakai kendaraan roda dua yang sedemikian hebat ditarnsformasi kepada penggunaan transportasi masal. Sehingga tidak ada lagi pengguna jalan raya Jakarta yang koceknya pas-pasan. Apakah dari regulasi parkir, SPBU yang hanya menyediakan pertamax, dsb.

Kemudian semua mobil yang ada sekarang dengan berbagai regulasi harus dihilangkan dan diganti dengan mobil murah yang menjadi program pemerintah saat ini saja. Apakah dari kebijakan pembatasan harga mobil, tahun pembelian, dsb. Tentu ini pun sebuah revolusi budaya yang sangat dramatis yang harus menjadi kesiapan warga Jakarta. Pasti biaya sosialnya juga akan terasa.

    Tentu harus lebih banyak lagi kebijakan yang membuat mobil murah ini hanya dipakai oleh orang yang cukup leluasa uangnya dan punya alasan yang benar-benar kuat untuk berkendaraan di Jakarta. Jadi regulasi Jokowi harus bisa membuat para pengguna mobil memang pantas menggunakan mobil, dan hanya menggunakan mobil murah ini. Jangan lagi memakai mobil mewah atau tidak boleh lagi ada mobil diatas 200 juta deh di jakarta ini. Kalau cuma ngakalin dari pajak, kayanya orang yang mampu akan tetap mampu bayar pajak.

Untuk mereka yang biasa memakai mobil mewah dalam kota, dan tidak mau memakai mobil murah; sediakan saja jasa-jasa transportasi umum yang premium dan VVIP. Apakah bisa berbentuk taksi atau alat transportasi masal yang lebih mahal dengan fasilitas dan jaminan layanan yang sesuai dengan gaya kebutuhan spesifik transportasi mereka. Sehingga penggunaan mobil mewah pribadi berkurang.

Untuk distribusi arus barang yang harus diedarkan dan menggunakan kendaraan, maka masyarakat harus diarahkan kepada penggunaan transportasi-transportasi khusus barang yang juga disediakan dan diatur secara cermat oleh pemerintah. Atau gunakan saja mobil-mobil murah namun berbiaya tinggi untuk tetap bisa wara-wiri mengedarkan barang dan jasa dalam kota.

Hmmm…

Sebenarnya saya tidak tahu apalagi ide-ide cerdas yang harus keluar dari kebijakan seorang Jokowi. Karena memang sebuah tindakan reaktif dan cenderung menangkal itu memang lebih sulit ditemukan dan dijalankan bila kebijakan dasarnya saja sudah tidak ajeg. Artinya, hal prinsip tentang menambah jumlah kendaraan dan mengurangi jumlah kendaraan dalam mengurai masalah kemacetan ini, seharusnya menjadi ide bersama pemerintah secara menyeluruh terlebih dahulu.

Dari sinilah saya menangkap, bahwa idealisme seorang pemimpin itu memang harus memiliki daya tawar secara nasional. Terlebih itu adalah kota Jakarta. Inilah yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap tokoh-tokoh pembaharu negeri ini. Bahwa menemukan solusi untuk masalah yang ada itu sudahlah teramat berat. Maka bila kemudian dalam rentang membuat solusi itu berjalan ternyata harus diganggu dengan kebijakan yang visinya bertolak belakang, maka harus ada kekuatan politik agar itu bisa dibendung.

Terus terang saya merasa miris melihat Jokowi sampai harus berujar, “Pokoknya transportasi murah, bukan mobil murah.”

Ini benar-benar menunjukkan diskusi soal kepemimpinan bangsa ini memang harus berpikir secara integral sampai kepada keberanian seorang pemimpin yang memiliki kebijakan pro kepentingan rakyat. Namun secara bersamaan tidak juga membuka front permusuhan dengan pelaku-pelaku bisnis global.