ARTIKEL PILIHAN

GOOGLE TRANSLATE

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

ARTIKEL PILIHAN

Artikel Tentang Televisi Berubah jadi Gelanggang Politik: Beberapa Stasiun Televisi Berubah jadi Gelanggang Politik

Written By Situs Baginda Ery (New) on Sabtu, 24 Mei 2014 | 11.21

http://www.masoncreations.com/Blizzard%202010/Period%202/Snow%20Sarah%20Smith/Images/retro-tv.jpg
Media Televisi sebagai salah satu sarana publikasi berbagai informasi yang dibutuhkan Masyarakat kini seperti memutar arah balik kemasa Orde Baru. Banyak stasiun televisi swasta yang berubah fungsi menjadi kendaraan politik dari sejumlah pemilik modal dan partai politik. Jika kita rajin menyimak berbagai program yang ditayangkan diluar program hiburan, hampir seluruhnya berisikan pesan-pesan politik. Perbedaannya dengan zaman Orde Baru adalah TVRI sebagai media penyiaran publik kala itu dikukuhkan sebagai satu-satunya media elektronik yang ada di negeri ini sehingga hanya partai politik yang berkuasalah yang dapat menguasai dan memperalatnya, sedangkan dizaman morat-marit sekarang ini sejumlah stasiun televisi swasta bebas bersiaran tanpa harus memperhatikan netralitasnya dalam soal politik.
Ya…kalau soal wajar yang dipersoalkan tentulah wajar jika pemilik stasiun televisi itu memanfaatkan stasiun televisinya sebagai sarana mengkampanyekan partai politiknya karena memang ia pemilik stasiun televisi itu dan sekaligus pemimpin partai politik tersebut. Yang dipersoalkan dalam hal ini adalah bagaimana media yang menyebutkan dirinya sebagai media massa itu bisa dipercaya sebagai sumber informasi yang terpercaya oleh masyarakat jika semua programnya berujung pada kepentingan politik yang pastilah tidak akan bersikap netral.
Pengertian netralitas media televisi kita garis bawahi sebagai mengutamakan kepentingan rakyat/umum tanpa berpihak kepada golongan manapun kecuali pada kebenaran (itu sejatinya pers). Monopoli TVRI zaman Orde Baru kini dipraktekkan oleh sejumlah stasiun televisi swasta dalam strategi lain yakni dengan pemilik yang berbeda tetapi satu misi kepentingan kekuasaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis dengan mengangkat issue-issue sosioekonomi yang kurang berhasil diatasi penguasa saat ini.Issue-issue sosioekonomi itulah yang kemudian dijadikan dasar pembentukan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menargetkan rekruitment keanggotaan sebanyak-banyaknya dan persebaraan cabang,ranting diseluruh penjuru tanah air hingga akhirnya dideklarasikan menjadi partai politik.
Dapat diyakini percepatan pencapaian target dan misi tersebut diatas sangat ditentukan oleh efektifitas komunikasi sosial yang didukung sepenuhnya peran media televisi. Televisilah pemegang kunci dan pemeran utama dalam mendongkrak popularitas seseorang atau sekelompok orang yang punya hajat besar dalam rangka menggenggam kekuasan di negeri ini. Syahkah hal itu dilaksanakan ? terus terang saya belum tahu karena sekarang ini jangan UU tentang politik, UUD saja banyak masyarakat yang tidak tahu lagi apa isinya yang banyak berubah kulit itu. Yang paling baik didiskusikan dari fenomena politik dan Media Televisi ini adalah apakah hal ini baik bagi kesejahteraan rakyat atau tidak. memepercepat kesejahteraankah atau malah memperlambat !. Kajian cerdasnya adalah baik dan tepat untuk rakyat bukan baik dan tepat untuk sekelompok orang atau seseorang.
Perlu diingat bahwa media televisi juga mempergunakan jaringan teknologi yang dibangun dengan dana rakyat, tidak semata-mata modal seseorang atau korporasi. Dan yang namanya media massa sebagian besar keuntungannya tentulah berasal dari saku rakyat. Oleh karena itu sangat wajar jika media televisi berterimakasih pada rakyat yang membesarkannya. Rasa terimakasih itu sebaik-baiknya dalam bentuk komitment media televisi untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga independent sejati dan memelihara netralitas dalam hal politik dibidang manapun (bukan hanya netralitas dalam bidang politik partai).
Saya yakin dan percaya keruntuhan sebuah stasiun televisi akan sangat ditentukan oleh rakyat yang menjadi penontonnya. Dan saya sangat yakin stasiun televisi yang secara profesional mampu menjaga perannya sebagai media informasi dan media publik yang independent serta netralitasnya tinggilah yang akan mampu bertahan dihati penontonnya.
Mengherankan jika  ada pihak-pihak yang berargumentasi bahwa keterlibatan stasiun televisi yang dimilikinya dalam kancah politik praktis sebagai bukti keperduliannya terhadap persoalan rakyat yang gagal dikerjakan pemerintah kecuali jika stasiun televisi itu tidak lagi memerlukan biaya yang sangat besar dalam operasionalisasinya. Sampai disini bolehlah kita mulai bertanya …” lalu apa sih motivasinya ?”.
Semua orang tau berapa gaji seorang Presiden, pastilah lebih kecil dibanding penghasilan seorang konglomerat dunia penyiaran. Tentulah  pengeluaran akan jauh lebih besar jika sang konglomerat dunia penyiaran memelihara partai politik yang didalamnya banyak melibatkan orang-orang nonproduktif. Tetapi yang namanya penguasa tentulah ada hal-hal yang dibidik jika berhubungan dengan uang ketimbang hanya gaji formal semata. Tentulah tidak soal popularitas dan citra karena dengan nedia televisinya hal-hal tersebut sangat mudah diperoleh.
Logika berpikir rakyat harus dibangun dengan benar agar negeri ini tidak bolak-balik hanya mengurusi soal-soal yang tidak produktif dan tidak memiliki nilai-nilai apapun.Disinilah diperlukan peran TVRI sebagai media publik milik rakyat dan akan lebih baik lagi jika ada stasiun televisi swasta yang cerdas melihat moment saat ini yang percaya pada hukum alam bahwa akhirnya rakyat sebagai penonton televisi akan menjadi hakim tunggal dalam menentukan apakah stasiun televisi itu terus ditonton atau tidak.
Sangat berbeda jika ingin dibandingkan dengan stasiun televisi di negara-negara maju, walaupun ada beberapa stasiun televisi yang menjadi kenderaan politik tetapi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.Rakyat (utamanya yang ada didesa-desa yang kurang banyak memperoleh informasi) harus bisa berpikir analitis dengan membangun kesadaran awal yakni kritis tidak berpihak hanya karena sekilo beras,segepok uang makan,sepasang ayam atau bebek atau bahkan sepasang sapi. Awas dan ingat perangai jin, (kata orang bijak sebaik apapun pemberian jin akhirnya akan menghasilkan penderitaan berat bagi sipenerima pemberian jin tadi). Hal semacam ini sudah sering kita alami sehingga dengan cara berpikir kritis dan hanya berpihak bagi kepentingan semua dan kebenaran sejati akan kita hambat semua janji-janji muluk yang secara logika sajapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Sebagai penonton televisi rakyat diharapkan bisa menjadi penonton yang cerdas. Harus bisa menjaga diri dan keluarganya agar tidak diatur hidupnya oleh stasiun televisi yang kemungkinan akan menghasilkan penderitaan lebih panjang.
Tidak semua stasiun televisi yang berperilaku seperti yang telah diulas diatas, tetapi jumlahnya sangat tidak berimbang, yang berpolitik praktis jauh lebih banyak. Kita masih dikepung oleh para pengembara politik, kita harus berupaya agar negeri kita dan bangsa kita ini tidak lagi terjajah pemikirannya. Kita harus merapatkan barisan kita sebagai rakyat yang tak terlalu percaya dengan jargon-jargon politik kekuasaan dengan berbagai cara dan potensi diri yang kita miliki. Jika ada orang-orang kaya yang berkomitment dengan keadaan rakyat ini bangunlah televisi yang berperan sebagai media publik sejati dan komit dalam netralitas.
11.21 | 0 komentar | Read More

Berita Tentang Pemilu Terbaru ( Pemilu: Kenapa Televisi Gagal )



Ilustrasi industri televisi. (Priyombodo/Kompas.com)
Ilustrasi industri televisi. (Priyombodo/Kompas.com)
Mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa pendapatan media televisi yang berasal dari tayangan iklan-iklan politik tahun ini ternyata “tidak se-wah itu”.
Laman analis media dan teknologi IndoTelko mencatat, rata-rata stasiun televisi yang “disuapi” iklan kampanye oleh partai dan atau tokoh politik tertentu hanya meraup tambahan omzet sebesar 3-4% saja, jauh dari perkiraan pemirsa awam yang mengira televisi sudah memanen emas dari helatan pemilihan umum.
Setidaknya, pasca-pemilihan legislatif 9 April hampir semua stasiun televisi menyampaikan keluhan sama bahwa iklan politik tidak menambah pundi-pundi keuntungan mereka. Visi Media Asia Tbk. (Viva yang melingkupi TV One dan ANTV), catat IndoTelko, hanya meraup 3% tambahan pendapatan dari iklan kampanye politik, meski dua stasiun televisi ini dimiliki oleh politisi yang juga calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Partai Golkar memasang iklan sampai 45 spot di tiga media itu, dengan pembagian 14 spot di TvOne, 15 spot di ANTV, dan 16 spot sisanya di Indosiar.
Grup Media Nusantara Citra lewat Direktur Keuangannya Jarod Suwahjo mengakui pendapatan iklan dari tayangan kampanye politik hanya mentok di kisaran 4%, meski pendapatan iklan keseluruhan di kuartal I 2014 mencapai 19%.
Dari semua stasiun lingkup MNC, adalah RCTI yang paling “kenyang” dengan jatah tenggak 9 iklan politik, sementara MNCTV dan GlobalTV berbagi tiap-tiapnya 4 iklan. Jatah iklan dengan durasi tayang yang meluap-luap ini nyatanya tidak membawa suara pemilu legislatif yang cukup baik pemiliknya, taipan Hary Tanoesoedibjo, mantan politisi Nasdem yang hampir pasti lengser dari posisi cawapres Partai Hati Nurani Rakyat.
Di MetroTV, spot iklan Partai Nasdem milik presiden direkturnya Surya Paloh hanya 12, bahkan lebih rendah dari Trans TV yang memasang iklan Partai Gerindra sebanyak 14 spot. Dari semua jumlah titik iklan ini, tidak ada yang memenuhi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia yang membolehkan maksimal hanya 10 spot iklan politik setiap harinya.
SCTV dan Indosiar nasibnya mengenaskan, karena harus rela iklan-iklan politik lari ke televisi-televisi yang dimiliki tiap-tiap tokoh. Bahkan hadirnya aroma anchor akrab politik seperti Tina Talisa dan Rosiana Silalahi tidak membuat SCTV dan Indosiar lebih wangi bagi para pemasang iklan politik.
Pada pemilu 2009 lalu, sewaktu SCTV masih bernama Surya Citra Media, pendapatan iklannya di masa kampanye politik bisa meningkat sampai 30%, dan naik lagi sampai 95% atau sekira 712 miliar rupiah di kuartal kedua. Mereka bersaing dengan pendapatan MNC yang waktu itu mencapai 1,86 triliun.
Jadi, mengapa televisi gagal jadi media kampanye politik yang jitu?
Ada beberapa faktor eksternal dan internal yang membentuk argumentasi mengapa televisi, sebagai media dengan kondisi keuangan paling likuid, tidak berhasil menarik perhatian pemirsanya. Khususnya dalam preferensi politik pasca-pileg 9 April, yang membuktikan bahwa efek televisi tak ubahnya papan reklame di jalan-jalan.
Terlalu vulgar
Dari sisi pemirsa, iklan-iklan politik ini terlalu vulgar. Ini bisa jadi temuan pertama.
Pasangan calon presiden-calon wakil presiden Wiranto-Hary Tanoesoedibjo yang membawa lambang partai Hanura gencar membuat iklan “penokohan”, kuis, bahkan program-program bernuansa sosial di tiga stasiun televisinya. Program Mewujudkan Mimpi Indonesia (yang berkali-kali ditegur KPI) sampai Kuis Kebangsaan (yang sempat dihentikan penayangannya –tapi tanpa alasan jelas ternyata tetap tayang) mungkin di mata Hanura adalah alat jitu mengenalkan tokoh politik baru seperti Hary Tanoe, tapi pemirsa bisa saja menganggapnya lain.
Di benak pemirsa, televisi adalah media hiburan. Ini diperkuat lagi dengan capaian rating-share yang memasang program-program hiburan komedi dan variety show di jajaran paling laris. Di saat masa kampanye dan tiba-tiba tayangan-tayangan hiburan ini diselingi iklan politik, kemungkinan besar penonton akan mengganti saluran. Mengapa? Karena preferensi pemirsa terhadap televisi masih berbatas pada pengertian media yang menghibur.
Ekses yang lebih parah justru membalikkan pengertian publik tersebut. Alih-alih mengira iklan-iklan atau program berbau politik ini akan membuat pikiran pemirsa lebih serius jelang pemilu, yang terjadi adalah justru tayangan-tayangan iklan politik ini dimaknai sebagai “hiburan baru”. Hanya saja lebih absurd, kalimat-kalimatnya lebih gamblang, dan menimbulkan kesan persaingan uang.
Faktor eksternal kedua adalah, partai-partai politik tidak menghitung demografi kalangan pemirsa televisi.
Kala di mata pemirsa kalangan ekonomi bawah iklan-iklan aksi sosial Hary Tanoe terdengar menghibur sekaligus utopis, di mata kalangan menengah ke atas iklan-iklan ini justru bak sinetron yang mendayu-dayu. Orang-orang miskin mengira mereka suatu hari akan ikut disamperi HT pakai becak, sementara taipan-taipan di Jabodetabek tahu persis apa dan bagaimana cerdiknya seorang miliuner memasarkan dirinya.
Partai-partai politik rupanya luput menghitung-hitung, kelompok pemirsa televisi juga dibagi berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial, bahwa kalangan menengah Indonesia sudah mencapai 75 juta jiwa. Kalangan ini, dalam praktiknya, adalah kalangan yang melihat televisi tak lebih baik ketimbang Twitter dan Instagram, penuh rekayasa dan tidak berbobot.
Padahal, kalangan menengah yang tumbuh 5% per tahun ini jadi wilayah penting kampanye, karena mereka mencakup pemilih-pemilih pemula, dan suara-suara di luar negeri. Partai-partai politik luput memasukkan faktor-faktor “siapa kamu-siapa kami” di dalam prospek keberhasilan iklan.
Jika diingat-ingat sejenak, tidak sulit menemukan celah sosial dari beberapa tokoh politik yang gencar beriklan di televisi. Aburizal Bakrie tidak akan berhasil meraup suara kelas bawah di Jawa Timur karena tersangkut krisis Lapindo, padahal TVOne adalah stasiun televisi yang sangat akrab di mata kalangan bawah di pulau Jawa. Dibanding, katakanlah, rival mereka MetroTV yang kemasannya lebih cerdas dan eksklusif.
Prabowo dan Wiranto juga punya titik cela di kalangan menengah dan juga kalangan bawah dengan masa lalu mereka semasa berkarir di militer di bawah rezim Orde Baru. Di Twitter yang menampung suara-suara kelas menengah, tidak sulit menemukan tagar #penculikan atau #wijithukul yang menampar keras Gerindra dan beberapa politikus terasnya.
Surya Paloh beruntung bisa menggunakan MetroTV untuk memperkenalkan Partai NasDem, yang merupakan pemain baru di pemilu kali ini. Capaian suara NasDem yang berkisar hanya 5,7% bisa jadi tidak begitu penting bagi kelangsungan bisnis MetroTV, tapi ini juga jadi refleksi betapa penambahan durasi berita “berbau iklan” yang isinya pidato-pidato kampanye Surya Paloh tidak berdampak pada publik menengah ke bawah.
Kampanye NasDem lewat televisi bisa jadi lebih banyak dibantu oleh kemampuan persuasif Surya Paloh. Sungguhpun, kalimat-kalimat melankolis seperti “Kita sudah lama menderita, saudara-saudara…” atau “Itulah kenapa bangsa ini memerlukan restorasi” tetap akan dianggap sebagai retorika semata.
Sementara Hary Tanoe, hanya bisa meraup  untung dari sisi publisitas, bukan menyumbang suara ke partai Hanura. Televisi jadi media membangun public awareness yang jitu, tapi tidak keputusan politik.
Ini jadi masuk akal kenapa raihan suara Hanura ada di paling bawah, berbanding terbalik dengan nilai belanja iklan televisi mereka yang menurut data Sigi Kaca Pariwara mencapai 70,50 miliar rupiah, tertinggi dari total belanja politik partai sejumlah 340 miliar.
Partai Demokrat sebagai penguasa suara jatuh karena bukti, bukan iklan. Meski Demokrat membelanjakan iklan televisi terbanyak kedua (56,8 miliar), toh citra korup tokoh-tokoh seperti Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Andi Mallarangeng tetap jadi catatan hitam di mata kalangan pemirsa. Secara tidak langsung, berita-berita korupsi di tubuh Demokrat jadi santapan iklan negatif yang bisa ditelan mentah-mentah oleh pemirsa yang cenderung mudah menghakimi.
Faktor eksternal ketiga adalah hadirnya daya tarik baru bagi pemirsa televisi. Keputusan PDI-P yang mengusung Gubernur Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden (definitif?) rupanya lebih menarik suara pemirsa di media. Di berbagai poling citra Joko Widodo berhasil mengalahkan calon-calon “seksi” lainnya seperti Jusuf Kalla dan Mahfud Md.
PDI-P rupa-rupanya menyadari bahwa iklan politik yang paling jitu bukanlah yang sengaja dibuat dengan embel-embel visi-misi jelang pemilu, tetapi justru cakupan berita dari tokoh-tokoh mereka. Selain cakupan peliputan PDI- Joko Widodo yang ramai sejak kemenangan di DKI Jakarta, juga beberapa tanggapan elitis petinggi mereka seperti Tjahjo Kumolo dan Puan yang memang lebih sering terkesan hati-hati.
PDI-P juga dikesankan tidak mau mengganggu preferensi pribadi Joko Widodo yang sejatinya “alergi publisitas”.
Mengingat pernyataan Jokowi yang menegaskan ketidaksukaan jika wajahnya dipasang di spanduk dan baliho, PDI-P menghargai itu dengan hanya menampilkan Joko Widodo di dua iklan televisi, sehari jelang minggu tenang. Selebihnya, jargon “Indonesi Hebat” hanya menampilkan Megawati bersama Puan yang, secara kasat mata lebih baik dari iklan-iklan vulgar yang diramu partai-partai pesaing.
Dengan citra ketokohan yang relatif baik, PDIP menyerahkan dirinya dipeluk erat-erat oleh media, termasuk stasiun-stasiun televisi yang dimiliki rival mereka. Lagipula, tidak sulit bagi pemirsa untuk mengagumi sosok atau partai baru, mengingat capaian partai penguasa yang mengecewakan.
Faktor-faktor Internal
Internal media televisi juga tidak bisa diremehkan. Independensi yang ditunjukkan MetroTV sangat terasa ketika mereka mengundang hampir semua tokoh kunci partai politik dalam program Live Event 48 Jam tanggal 9 April lalu. Najwa Shihab yang akrab sebagai nyonya rumah program berpredikat baik Mata Najwa rupanya menarik bagi tokoh-tokoh partai untuk mereka hadiri.
Di acara yang diikuti hasil Quick Count itu, Najwa tampak sangat akrab melemparkan candaan dan pembahasan serius sekaligus kepada Basuki Tjahaja Purnama, Jusuf Kalla, bahkan Muhaimin Iskandar. MetroTV memang banyak dipuji atas kemampuan mereka  mengemas acara dan menghadirkan diskusi berbobot, jauh dari sensasi.
Media televisi juga tetap melibatkan independensi mereka. Faktor ini, dari segi politik, tidak begitu menguntungkan. Najwa lebih sering terlibat diskusi live dengan tokoh-tokoh partai lain ketimbang dengan presiden direktur mereka Surya Paloh. Dengan standar independensi yang dinaikkan, nampak kelihatan mana-mana stasiun televisi yang getol mengampanyekan tokoh bisnis-politikus mereka, mana yang tidak.
Meski belum ada stasiun televisi yang berhasil dengan sempurna menjauhkan meja redaksi mereka dari pengaruh petinggi partai, setidaknya jendela pilihan politik pemirsa dicerdaskan dengan sajian-sajian program yang seru, adil, dan lepas dari kesan kampanye negatif.
Faktor internal kedua berhubungan dengan takdir perusahaan media yang sifatnya terbuka (Tbk.). Saat ini tidak ada stasiun televisi swasta yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Dalam hukum bisnis, bentuk perusahaan terbuka memungkinkan banyak pihak untuk berlomba menanam kapital besar dan menguasai media.
Merger SCTV dengan Indosiar yang akhirnya disetujui pada Maret Lalu di bawah bendera Elang Citra Teknologi (EMTK) bisa jadi angin segar baru bagi investor media di lantai bursa per 1 Mei nanti, meski raihan share pasar pemirsa kedua stasiun televisi ini belum tentu meningkat drastis. Mau tidak mau, tidak ada optimisme lebih bagi SDM di kedua televisi ini.
Aksi korporasi tidak serta merta memengaruhi pendapatan. Buktinya bisa dilihat lewat larisanya program-program hiburan dan variety show milik Trans TV memperkaya mereka, meski beberapa waktu lalu stasiun ini didera masalah “bedol desa”. Puluhan karyawannya mengundurkan diri dan pindah ke stasiun televisi berbayar Net TV.
Stasiun-stasiun televisi masih bertumpu pada program-program hiburan, yang menyumbang pendapatan mereka lebih dari 80%. Memanfaatkan preferensi pemirsa yang jenuh dengan program-program serius, Trans TV memelopori hampir semua stasiun televisi untuk menayangkan program-program yang cenderung disukai, bukan yang dibutuhkan.
Industri program hiburan yang masif ini justru jadi sebab utama mengapa stasiun televisi tidak punya kekuatan kolektif untuk membangun minat pemirsa terhadap politik.
Metro TV dan TV One mungkin bisa bernapas lega karena pendapatan iklan mereka meningkat tajam di masa pemilu, tapi di  luar waktu itu kedigdayaan rating-share tetap rela mereka serahkan ke televisi-televisi seperti RCTI, SCTV, dan TransMedia yang lebih plong menayangkan program-program ringan nan menghibur, yang jadi santapan lebih banyak di kelas bawah.
Otomatis, di mata politik pemirsa, hanya ada dua stasiun televisi pemilu. Selebihnya adalah penghibur.
Dalam sejarahnya, iklan politik ketokohan muncul pertama kali di layar kaca Indonesia pada November 1998. Waktu itu, Partai Kebangkitan Bangsa menampilkan Abrurrahman Wahid alias Gusdur dengan pose mbeling-nya dibubuhi jargon “Saya mendengar Indonesia Bernyanyi”. Iklan ini digarap oleh konsultan kehumasan Soedarto dan Noeradi, tim kreatif dari biro iklan Matari Inc. (Akhmad Danial dalam Iklan Politik Televisi: Modernisasi Kampanye Politik Pasca-Orde Baru)
Kalimat Gusdur yang terkenal waktu itu:
Saya boleh saja dianggap tidak bisa melihat dengan baik, akan tetapi saya dapat mendengar, mendengar dengan baik Indonesia kita menyanyi. Menyanyi lagu harapan, pengabdian, dan perjuangan”.
Waktu itu, MNCTV yang masih bernama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) jadi stasiun televisi pertama menayangkan iklan partai dan tokoh politik. Gusdur yang tampil sebagai juru bicara (mungkin setara juru kampanye di masa kini) berhasil menarik minat pemirsa pada dua lembaga sekaligus: PKB dan Nahdatul Ulama (NU).
Sekarang, peta politik di televisi kuat tapi tidak kuat. Kegamangan stasiun televisi pada periode 1997-1999 mungkin terjadi karena trauma masa lalu saat mereka baru lepas dari kekangan pembatasan di masa Suharto. Peta politik media televisi saat ini kemudian menjadi sumir, karena publik memahami independensi mereka yang getol, sekaligus memahami posisi sulit mereka menghadapi politikus yang menggerogoti area bisnis produksi.
Dengan peta kekuatan dan kelemahan seperti ini, mulai masuk akal kenapa raihan suara partai-partai penguasa media tidak lebih baik dari partai non-media. Juga mengapa televisi nampak kewalahan menjaga independensinya di depan iming-iming keuntungan dan tekanan “ewuh-pekewuh” pemilik media.
Kemudian jadi terdengar agak satire saat Joko Widodo berucap, “Kami ini tidak punya media, tapi punya relawan bergerak.” Perkataan Joko Widodo tersebut sangat bisa diterima, saat televisi tidak lagi digdaya sebagai media kampanye politik paling jitu.
http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2014/04/22/pemilu-kenapa-televisi-gagal-650850.html
————————
Referensi:
  1. http://www.indotelko.com/kanal_indepth?it=Iklan-Kampanye-Belum-Bikin-Omzet-Media-Mewangi
  2. http://www.lensaindonesia.com/2014/03/18/partai-golkar-obral-iklan-politik-sehari-45-spot-di-frekuensi-publik.html
  3. http://theglobejournal.com/ekonomi/biaya-iklan-hanura-tertinggi-namun-perolehan-suara-tak-signifikan/index.php
  4. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/03/15343647/Karyawan.Dikabarkan.Bedol.Desa..Ini.Jawaban.Trans.Corp
  5. http://m.kompasiana.com/post/read/627395/2/tpi-dan-iklan-politik.html
11.19 | 0 komentar | Read More

MetroTV telah berkali-kali melakukan serangan verbal pada pihak-pihak yang dianggap lawan politik bagi partai Nasdem [ Jangan Nonton Stasiun Televisi Ini! (Era Politik Artifisial) ]

http://cac.ophony.org/wp-content/uploads/2012/03/children-and-television-addiction.jpg 
MetroTV telah berkali-kali melakukan serangan verbal pada pihak-pihak yang dianggap lawan politik bagi partai Nasdem , hal ini telah sangat jelas terjadi kala Partai Nasdem resmi berdiri dan menjadi peserta pemilu.
MetroTV dan Editorial Media Indonesia merupakan dua media elektronik dan cetak yang digunakan Nasdem sebagai alat propaganda. Hal ini wajar-wajar saja jika memang Nasdem yakin bahwa mereka mampu membawa perubahan yang lebih baik sesuai janji Politik mereka.
Namun apa jadinya bila propaganda mereka juga mendiskreditkan berbagai pihak yang dianggap saingan bagi Partai Nasdem.
MetroTV adalah stasiun televisi yang paling ‘ganas’ dalam melumpuhkan kerdibilitas pemerintahan SBY di mata rakyat Indonesia. Namun anehnya menjelang pemilu raya nanti MetroTV melakukan serangan membabibuta pada setiap parpol. Tak ada parpol yang baik di mata MetroTV semua dianggap buruk dan tak punya sisi positif sama sekali.
Mulai dari kritik tentang pelanggaran kampanye sampai pada janji-janji politik. Semua dikritik, padahal Nasdem sendiri juga melakukan pelanggaran yang sama dan janji-janji absurd dan terkesan transeden.
MetroTV benar-benar tidak mengajarkan arti politik pada masyarakat. Media yang satu ini justru mengajarkan sebuah ideologi politik artifisial yang berlandaskan pada kepentingan partai Nasdem yang menjadi objek propagandanya.
Nasdem sendiri sama sekali tidak dianggap lawan berat oleh parpol lain , bahkan Surya Paloh sama sekali tidak dianggap sebagai capres potensial yang patut diwaspadai seperti Jokowi ,Prabowo atau ARB. Hal ini mengisyaratkan bahwa Nasdem memang bukan partai yang punya daya tarik dalam segi pencapaian di masa yang akan datang. 
http://politik.kompasiana.com/2014/03/28/jangan-nonton-stasiun-televisi-ini-era-politik-artifisial-643016.html
11.17 | 0 komentar | Read More

Misteri Kampanye Hitam: Kampanye Hitam Itu Telah Tiba di Masyarakat Lugu

http://tulungagung.ucoz.ae/kopi_hitam.jpg 
VISI para pencela capres, sungguh telah mendarat di pikiran orang awam, manusia lugu. Bukti itu usai kuterima semalam, seorang menulis bbm seperti ini: “Ternyata Jokowi antek-antek Amerika ya pak dan Jokowi itu pembohong besar. Mengerikan pak. Jokowi akan hancurkan Islam. Saya tidak akan pilih Jokowi”. Dan, saya jadikan judul se-bombastis ini dari kalimat sang pengirim pesan, berharap banyak dikunjungi pembaca. Karena, saya teramat terkesan dengan kalimat: Jokowi akan hancurkan Islam. (tanpa tanda tanya). Bila saja Admin ingin merevisi judul artikel ini, saya sudah siapkan serepnya: “Kampanye Hitam Itu Telah Tiba di Masyarakat Lugu”
Saya sembari merenung-renung; sebuah agama takkan bisa dihancurkan kecuali penghancurnya dari pemeluk agama itu sendiri, artinya Islam ataupun Nasrani takkan luluh lantak kecuali ‘berantakan dari dalam’
Seorang lagi menghantar pesan: “Prabowo itu tukang emosi, buktinya cerai dengan istrinya, tidak sabaran urus keluarga. Saya tidak mau pilih dia. Prabowo itu bekas mantunya Pak Harto, pasti cara memimpinnya mirip bekas mertuanya”.
Saya tak komentari kedua pesan itu, tapi saya paham karakter dan strata pengirim pesan itu. Keduanya telah dilahap kampanye hitam yang digencarkan oleh orang-orang yang rendah respek kepada kedua capres itu. Pengirim-pengirim pesan ini terkategori latah menerima issue sakral nan sarkastik, tak miliki waktu untuk memikirkan apa tirai di balik penjelek-jelekan para capres.
Mereka ini manusia-manusia awam, bahkan kampanye hitam pun, mereka tak mengerti. Mereka cumalah mengolah informasi seadanya, sederhana sekali (kalau tak mau disebut latah, red). Dan, sesungguhnya ini kesuksesan para pelaku yang memburuk-burukkan capres secara keji, sadis dan tidak edukatif sama sekali dalam khazanah politik.
Komunikasi Primitif
Tunggal penilaianku terhadap orang yang gemar mengais-ngais keburukan capres dengan gaya komunikasi rendahan, yakni komunikasi primitif. Aktor-aktor ini sukses merayu opini masyarakat awam, celakanya; setelah masyarakat awam terperangkap dengan style komunikasi seburuk ini, masyarakat bukan hanya terpengaruh tetapi turut pula mempengaruhi masyarakat lainnya. Maka, Indonesia kian terbelakang dalam segala hal. Apesnya lagi, kandidat capres pun kerap menyerang capres lain karena dianggap kompetitornya. Padahal dalam soal capres, tak elok disebut kompetitor melainkan bahasa yang lebih enak didengar yakni: “Maju Bersama di Capres”. Simpulannya: Baik capres, media, maupun calon pemilih, 11-12 dalam perkara komunikasinya. Sabda komunikasi itu, tidak menganjurkan memburuk-burukkan pihak lain untuk membaik-baikkan diri sendiri.
Berikutnya, bahasa-bahasa di media pun telah sangat berkontribusi dalam menggerah-gerahkan ajang pilpres (yang seharusnya adem) dengan kalimat-kalimat seperti ini: Prabowo duel Jokowi (emangnya petinju), Jokowi dan Prabowo bertarung di pilpres (seperti mau berkelahi saja dan saling memukul), dan lain-lain.
Cina dan Non Kristen
Ini pun issue primitif, membuatkan nomenklatur kesukuan dan keyakinan, adalah tindakan ‘brutal’. Bila kita adopsi nasehat Gus Dur maka kita bisa konversi menjadi begini: “Jika ada orang Indonesia berbuat baik maka jangan lihat Cinanya, Jawanya, Minangnya, Bataknya atau Sundanya”. Apa salah ibuku melahirkanku jika memang saya Cina, Bugis atau Toraja? Mestikah saya meraung-raung kepada Tuhan dan ikut ‘memurkai’ Tuhan karena saya diciptakan dengan etnik ’seburuk’ ini ?
Lantas kenapa jika saya Non-Kristen, Non-Muslim, Non-Hindu, Non-Budha? Apakah agamaku salah? Oh tidak! Agama takkan pernah salah, kitalah pemeluk agama yang kerap khilaf, tak berat hati melakukan tindakan asusila, amoral, pro-korupsi, dan sebagainya. Uniknya karena kita menyembah Tuhan sekaligus menyembah-mengabdi kepada keburukan bicara, kejahatan tangan, kebusukan orasi dan kekotoran batin.
Sungguh rendah budi pekerti orang-orang yang menohok-nohok pribadi dan identitas capres secara miring, negatif dan dijadikan ajang pembusukan. Bukankah lebih bijak bila kita mendiskusikan program-program yang ditawarkan capres-cawapres? Tarulah kita berdialog dengan kawan-kawan akan adanya upaya perbaikan transportasi, peningkatan taraf hidup para buruh, guru, dokter, pedagang kecil, pembatasan kekayaan pribadi, dan adanya ‘wacana’ capres untuk meningkatkan kesejahteraan Admin Kompasiana dan seluruh Kompasianer atas jasa-jasa mereka yang setiap menit berbagi kebaikan lewat tulisan…Hahaha
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2014/05/23/jokowi-akan-hancurkan-islam-659149.html
11.13 | 0 komentar | Read More

Artikel Terbaru Tentang Aburizal Bakrie: Petualangan Aburizal Bakrie Dua Tahun Berburu Capres Berakhir Camen

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang.
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang.

Perjalanan petualangan politik Aburizal Bakrie sejak awal merebut tampuk pimpinan Golkar hingga akhirnya mencalonkan diri menjadi Capres Golkar sungguh penuh dengan liku-liku yang panjang dan tidak berjalan dengan mulus.Pada pemilu Legislatif  lalu ada  enam Capres yang diusung oleh lima partai.Jokowi oleh PDIP,Prabowo oleh Gerindra,ARB oleh Golkar,Wiranto oleh Hanura,Hatta Rajasa oleh PAN, dan Rhoma Irama oleh PKB. Dari keenam Capres ini ,Aburizal Bakrie adalah Capres yang paling awal mencalonkan diri,sejak tahun 2012 lalu.
Sejak awal memang Ical panggilan akrab Aburizal Bakrie sudah berambisi menjadi Presiden.Selama ini ARB sudah berpengalaman menjadi Menteri.Tidak mengherankan jika dalam Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golongan Karya pada hari Jumat, 29 Juni 2012 yang berlangsung di Bogor memutuskan Aburizal Bakrie menjadi Capres Golkar pada pemilu 2014.
Setelah keputusan rapat itu,Ical langsung mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden.Untuk mempopulerkan nama Aburizal Bakrie ,dirubah yang tadinya akrab dipanggil Ical, menjadi ARB.mendomplang nama SBY.Foto dan wajah ARB mulai sering muncul dalam bentuk kampanye politik di media elektronik dan cetak.Hal ini tentu tidak begitu sulit buat ARB yang memiliki media cetak dan elletronik.ARB sebagai pemilik media massa cetak dan elektronik dengan leluasa bisa menggencarkan serangan.ARB telah berkampanye disaat yang lain belum memikirkan Capresnya.
Setelah itu baru ada nama Prabowo muncul sebagai Capres Gerindra dan mendekati pemilu bermunculan nama-nama lainnya.Nama Jokowi walaupun telah dijagokan,namun justru nama Jokowi baru muncul jelang pelaksanaan pemilu Legislatif 2014. Dari hasil survei yang beredar selama ini nama Jokowi selalu berada pada urutan teratas dan disusul Prabowo dan ARB nomer tiga.ARB selalu percaya diri bisa mencalonkan diri menjadi Capres ,meskipun elektabilitas dirinya jauh dibawah Jokowi dan Prabowo.
Banyaknya kritikan dan desakan dari dalam partai sendiri yang minta ARB untuk mundur dari pencalonan Capres,karena nama ARB tidak layak jual dan tidak diminati,tetap tidak membuat ARB goyah dan berubah pikiran.Aburizal Bakrie masih menyimpan mimpi dan harapan besar jika dirinya masih mampu untuk menjadi Presiden dari Golkar.ARB dengan pedenya sempat berkata ” Jokowi kalau mau jadi Cawapres saya boleh “.
Setelah pelaksanaan pemilu legislatif,ternyata tidak ada satu partaipun yang memperoleh suara dominan yang mampu untuk mengusung Capres dan Cawapres sendiri.PDIP yang keluar sebagai pemenang pemilu,diluar dugaan suaranya hanya 18,95 %. Fakta ini membuat seluruh partai peserta pemilu wajib berkoalisi untuk mengusung Capres dan Cawapres.Pada posisi ini Aburizal masih tetap bertahan dan tidak bergeming untuk meurunkan targetnya jadi Cawapres.Sementara waktu berjalan terus.
Pada saat Nasdem menyatakan bergabung dengan PDIP tanpa syarat,barulah ARB mulai kelabakan,dilain pihak saat itu,Gerindra juga berusaha  meraih simpati PPP lewat ketua Umumnya Suryadharma Ali.Kemudian ARB mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan pada saat itu ARB sudah mau menurunkan keinginannya dari Capres menjadi Cawapres,masih ada peluang.Pertemuan yang tadinya hampir melahirkan kesepatan itu ,secara tiba-tiba batal dan bubar begitu saja.Kemudian diketahui tidak ada kecocokan harga soal uang mahar. ARB mulai panik dan menyadari namanya memang tidak diminati.Kemudian secara tiba-tiba ARB menemui Jokowi di Pasar gembrong Jakarta.
ARB masih belum putus asa, ada wacana membentuk poros ketiga dengan Demokrat yang masih sama-sama jomblo,tapi dengan syarat bukan ARB calonnya. Menyadari ARB masih belum laku sementra koalisi partai lain sudah pada terbentuk,memaksa Golkar mengadakan Rapat Pimpinan Nasional VI pada hari Minggu tanggal 18-5-2014.Dalam rapim diputuskan ARB diberikan wewenang tak terbatas untuk mengambil keputusan tentang  arah koalisi Golkar. ARB juga diberikan kebebasan untuk menjadi Capres atau Cawapres. Setelah  itu ARB bergerak menemui SBY yang juga sedang memimpin rapat partainya di hotel Sultan Jakarta.
Tidak ada hasil pada pertemuan itu ARB kembali mendatangi Megawati dirumahnya jalan Teuku Umar Jakarta. Ternyata Megawati sudah menutup pintu rapat-rapat buat ARB,dan tidak mau menerima semua syarat yang diajukan oleh ARB.Kembali ARB pulang dengan tangan hampa dan putus sudah harapan untuk menjadi Capres yang sudah dipupuk selama dua tahun lamanya. Walaupun kemudian sudah mau melepaskan egonya menurunkan target menjadi Cawapres,tetap tidak ada partai yang mau dan berminat berkoalisi dengan ARB dan Golkar.Nama ARB seakan-akan menjadi sebuah alergi yang menakutkan bagi partai lain untuk berdampingan dengannya.Mungkin ini yang menjadi trik bagi Prabowo untuk membatalkan pencalonan ARB berdampingan dengan dirinya yaitu: dengan menawarkan harga tinggi,yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh ARB. Prabowo tentu merasa kwatir jika berpasangan nanti dengan ARB,namanya akan tambah terpuruk.
ARB merasa sudah kepalang basah,biar basah sekalian,maka kembali mendatangi kediaman Prabowo di Hambalang untuk menyatakan kesetian dan dukungannya bagi Prabowo,sambil berharap masih ada secuil berkas cahaya disitu,walaupun tidak bersinar terang laksana matahari terbit. Melihat perjuangan ARB yang tampa lelah itu,Prabowo tentunya perlu menghargainya.Prabowo pun berjanji nanti jika terpilih nanti menjadi Presiden berjanji akan menawarkan jabatan strategis membawahi seluruh menteri kabinet.posisi ini disebut Prabowo Menteri Utama. Melihat posisinya berarti ARB nanti orang ketiga penguasa Istana setelah Presiden dan Wakil Presiden.Ternyata ARB menerima tawaran ini.Dua tahun petualangan Aburizal Bakrie mengincer kursi Presiden berakhir dan berhenti sampai Camen yaitu: calon Menteri.
http://politik.kompasiana.com/2014/05/20/petualangan-tragis-politik-aburizal-bakrie-dari-capres-menjadi-camen--653788.html
11.09 | 0 komentar | Read More

Artikel Terbaru Tentang Jokowi, Prabowo, Megawati: Mengungkap Rahasia: Jokowi, Prabowo, Megawati

13842390321477357628 
Courtesy: Edited by Eltc from 4.bp.blogspot and viva.co.id

Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa tulisan ini murni berdasarkan intuisi (khayalan) belaka tentang apa yang sepertinya akan terjadi, just trying to be creative:
Baiklah kita mulai.
(Imaginer)
Setelah beberapa hari pasca pengumuman resmi hasil PILEG 2014:
Jokowi, Prabowo, Megawati mengadakan Konferensi Pers.
Megawati: (membisiki Jokowi) Dik, kamu ngomong ke media. Strategi kita sekarang kamu ungkap secara jelas ke publik, biar musuh-musuh kita tau selama ini sudah kecolongan dan salah sasaran.
Jokowi: tes.. tes.. mohon perhatiannya semua, pertama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan terharu sekali atas dukungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia selama ini kepada saya. Pada kesempatan yang bersejarah ini saya ingin menyampaikan bahwa saya akan tetap menepati janji saya untuk memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama diantara koalisi (PDIP-GERINDRA) saya mengajak seluruh komponen Rakyat Indonesia ikut mendukung pencalonan bapak Prabowo Subianto dan xxxxx sebagai CAPRES dan CAWAPRES 2014 dari PDIP-GERINDRA.
Saya Jokowi, menegaskan dukungan mutlak dan kepercayaan penuh kepada pasangan ini untuk membawa perubahan bagi Indonesia menuju kejayaannya kembali. Saya himbau kepada semua pendukung partai dan pendukung saya khususnya untuk menyalurkan suaranya mendukung pasangan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga kita menuju kemenangan besar di PILPRES 2014.
Prabowo: (Pegang tangan Jokowi, diangkat bersama-sama) Indonesia Macan Asia.
http://politik.kompasiana.com/2013/11/12/mengungkap-rahasia-jokowi-prabowo-megawati-608750.html
11.06 | 0 komentar | Read More

Artikel Tentang Jokowi - Prabowo Terbaru: Jokowi - Prabowo, Mengapa Harus Dipilih?

http://jambi.tribunnews.com/foto/bank/images/PRABOWO-JOKOWI.jpg
SAYA setuju penilaian pengamat kalau Jokowi dan Prabowo adalah dua sosok calon presiden (capres) yang memiliki nilai ‘lebih dan kurang’. Melalui layar kaca televisi swasta, pagi Kamis (22/ 05) ini pengamat itu –tidak usahlah saya sebut namanya–  mengatakan bahwa kedua-duanya memang layak untuk menjadi presiden. Dan dengan pernyataan ini saya semakin jengkel mendengar dan atau membaca komentar pro Jokowi yang menyebut Prabowo tak layak menjadi RI-1 atau sebaliknya.  Saya juga tambah tak simpati pada ‘kampanye hitam’ yang dilayangkan kedua kubu dalam beberapa hari pasca deklarasi presiden dan wakil presiden itu.
Sisa waktu menjelang 9 Juli 2014 seharusnya adalah sisa waktu yang sejatinya bukan untuk membuka ‘borok’ lawan. Benar, manusia pasti ada kebobrokannya. Siapa manusia yang tidak bersalah di dunia ini? Umat beragama diajarkan dan sangat percaya hal ini. Maka tidak pantas menyebut-nyebut dosa masa lalu hanya sekedar ingin menjatuhkan lawan. Naiklah tinggi-tinggi tapi tidak berdiri di kepala lawan. Pasang dan hidupkanlah lampu masing-masing hingga terang tanpa mematikan lampu lawan. Ah, saya malah jadi sok tahu dan sintimentil. Lebay, ah.
Tapi saya sependapat dengan pakar yang diundang salah satu televisi itu bahwa seharusnya rakyat diberi tahu dulu kebutuhan Indonesia terhadap dua sosok itu. Karena keduanya sebenarnya layak memimpin Indonesia dengan segala ‘lebih-kurang’-nya maka rakyat diberi tahu dulu sosok yang mana saat ini yang dibutuhkan Indonesia. Jika brand Jokowi adalah capres yang merakyat dan mendeso, lemah-lembut dan suka senyum, apakah sosok seperti itu yang dibutuhkan Indonesia yang besar dan luas ini? Ini harus dicerdaskan masyarakat sebelum membuat keputusan.
Atau jika pengamat mengatakan Prabowo adalah sosok dengan brand tegas dan keras, benci Asing yang dianggapnya masih ‘menjajah’, apakah pula itu yang dibutuhkan Indonesia? Dua karakter asli yang berbeda inilah yang seharusnya dipahami rakyat. Dan rakyat diberi tahu kalau negara Indonesia memang sedang membutuhkan atau lebih membutuhkan salah satunya. Kan tidak bisa kedua sekaligus menjadi presiden.  Jikapun kedua karakter itu diperlukan tetap saja tidak bisa karena keduanya adalah capres terpisah dalam dua koalisi yang berbeda. Jika pun dipaksa tentu saja tidak bisa lagi. Mereka sepakat untuk maju sebagai calon presiden.
Makanya ke depan, pro Jokowi tidak perlu mengulang-ulang menyebut dosa Prabowo dan atau sebaliknya yang pro Prabowo pun tidak harus mencari-cari kesalahan Jokowi. Tentang Jokowi yang diragukan keislamannya, tentang pendukung PKB yang tidak akan mendukung Jokowi karena benci ke Muhaimin, tentang Jokowi yang tidak ‘tepat janji’ karena dengan entengf meninggalkan Solo atau DKI selagi berkuasa dan entah apa lagi. Itu semua tidak harus dijadikan kampanye ‘perusak’. Itu tidak mendidik.
Sebaliknya tidak perlu juga menyebut-nyebut kasus ‘trisakti’ yang seolah-olah adalah dosa Prabowo, kasus Lapindo yang akan merusak Prabowo karena didukung Golkarnya ARB, atau kasus Haji yang menjerat orang-orang partai pendukung Prabowo, dan mungkin banyak lagi. Itu semua juga tidak akan mendidik masyarakat. Hanya akan membuat kita akan saling bermusuhan. Padahal kita butuh persatuan yang kokoh.
Jadi, sebenarnya mengapa kita harus memilih Jokowi atau Prabowo itulah yang penting dibantujelaskan oleh para pakar ke masyarakat. Perihal kampaney negatif akan menmabah onggok permusuhan. Mari memilih dengan hati yang benar, bukan emosi yang terbakar.***
http://politik.kompasiana.com/2014/05/23/1-658764.html
11.04 | 0 komentar | Read More

YANG TERBARU DARI BAGINDAERY

BACA JUGA

DAFTAR LENGKAP ARTIKEL BLOG BAGINDAERY

Ikuti situs Bagindaery

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...