Sisi Lain: Demokrasi Sandiwara

Demokrasi  Sandiwara

Oleh Desy Selviany

Mendengar berita di media cetak maupun media elektronik mengenai kisruh pilkada yang terjadi di berbagai daerah di indonesia bukanlah hal yang aneh dan langka. Hal ini mudah ditemui seiringnya masyarakat di indonesia melakukan pemilihan kepala daerahnya langsung sejak tahun 2004 silam. Menurut Harian Kompas dalam tajuknya hampir 95% Pilkada di indonesia berakhir dalam sengketa. Sebagaian malah berakhir ricuh seperti pemilihan gurbenur Sulawesi Selatan pada tahun 2007 yang sampai-sampai membuat perekonomian ibukotanya yakni makasar lumpuh total dikarenakan banyaknya aksi demonstran yang berakhir ricuh.

Menurut portal berita online politikindonesia.com untuk tahun 2011 saja terdapat 99 gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Sedangkan ketika sepanjang tahun 2011 hanya ada 115 daerah yang menyelanggarakan pilkada. Maka dari itu dalam hal ini hanya 16 daerah saja yang tidak mengalami sengketa dalam Pilkada. Cukup memprihatinkan memang jika kita menengok sudah 15 tahun negeri menjadi negeri yang demokratis. Segolontor dana APBN dan APBD dipangkas untuk melaksanakan pilkada di berbagai wilayah di indonesia. Akan tetapi hal itu pun tidak membuat indonesia bisa menjalani demokrasi yang sesungguhnya. 

Terlebih lagi belum lama ini terjadi kasus yang mencoreng nama Mahkamah Konstitusi. Tidak tanggung-tanggung Sang Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirumahnya sedang menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalimantan tengah. Selang satu hari setelahnya KPK menangkap Tb.Wardana yang tidak lain adik Gurbenur Banten Ratu Atut Chosiah terkait penyuapan sengketa Pilkada Lebak yang juga melibatkan ketua MK Akil Mochtar.

Hal ini tentu saja mengguncang keabsahan Demokrasi di negeri ini. Pastilah kita berfikir bahwa apakah hanya Akil Mochtar saja yang terlibat dalam kasus penyuapan di Lembaga tertinggi negara tersebut. Mengingat dalam suatu pemutusan sengketa pilkada dibutuhkan sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Amat sangat lucu bukan jika penyuapan ini benar-benar melibatkan banyak petinggi di MK dan merupakan korupsi yang terstruktuk dengan sedemikian rupa. Terlebih lagi anggota MK lain yang menolak diawasi oleh lembaga lain setelah kasus penyuapan ketua MK terbongkar. 

Cukup memprihatinkan memang sebuah lembaga yang “katanya” sejajar dengan suara dewa ternyata malah memperjual belikan suara demokrasi. Masyarakat pun marah, kecewa dan penuh dengan rasa tidak percaya dengan adanya demokrasi dinegeri ini. Dari banyaknya kasus korupsi berjamaah yang terjadi pada lembaga legislatif dan juga dibarengi dengan KKN di tingkat eksekutif tentu saja membuat masyarakat pesimis akan kamajuan negeri ini dan sekarang apa yang terjadi, lembaga yudikatif pun ternyata mengikuti jejak kotor dengan berprilaku korup seperti kedua lembaga lainnya. Tiga pilar demokrasi di negeri ini seakan runtuh secara beriringan.

Maka dari itu pilar demokrasi yang keempat yakni media bisa jadi satu-satunya harapan masyarakat agar dapat berdemokrasi yang sesungguhnya. Media sendiri memiliki peran penting dalam masyarakat yakni sebagai pengawas atau Wacth Dog. Maka dari itu diharapkan media yang menjadi satu-satunya alat bagi masyarakat indonesia menjalankan demokrasi dengan cerdas dapat berperan sebagaimana mestinya. Bukan menjadi alat bagi kekuatan politik yang memilki uang. Karena seperti kita ketahui media juga sangat rawan untuk melakukan tindak kecurangan, walaupun tidak sama persis dengan lembaga demokrasi lainnya. Maka dari itu di sini masyarakat diharapkan dapat mengontrol demokrasi dinegeri ini bersama-sama dengan media. Agar Demokrasi yang berjalan di negeri ini bukanlah hanya Demokrasi Sandiwara semata.

http://politik.kompasiana.com/2013/11/15/-demokrasi-sandiwara-608049.html