Berita Terbaru E-KTP: Dengan E-KTP Gamawan Fauzi Mempermalukan Bangsa Indonesia

Mendagri Gamawan Fauzi (Kompas.com)

by: http://politik.kompasiana.com/2013/11/09/dengan-e-ktp-gamawan-gauzi-mempermalukan-bangsa-indonesia-607866.html

“Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai menteri jika program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan target 172 juta orang tidak tuntas pada tahun ini. “Ini janji saya di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat,” kata dia saat pembukaan Rapat Kerja Nasional e-KTP dan Pencatatan Sipil tahun 2012 di Hotel Red Top, Jalan Pacenongan, Jakarta, Ahad malam, 19 Februari 2012.

Menurut Gamawan, penuntasan program e-KTP pada tahun ini jauh lebih penting daripada jabatannya. Jika dia mengundurkan diri, ada penggantinya yang telah mengantre untuk menjadi mendagri. Jika program e-KTP tidak tuntas, bangsa ini akan malu. Banyak negara lain yang melihat apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Menjadi pertaruhan bagi Indonesia,” ujarnya. … “

(Tempo.co, 20/02/2013)

Pada 10 April 2012 Gamawan Fauzi mengulangi pernyataan heroiknya tentang program e-KPT dari Kementeriannya itu, katanya: “Kita sedang berproses menciptakan sejarah baru. KTP elektronik akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia.” (Harian Kompas, Sabtu, 09/11/2013).

Terbukti, sampai sekarang (November 2013) program e-KTP tersebut belum juga tuntas. Dampaknya pun sangat serius. DPT Pemilu 2014 pun menjadi kacau. Lebih dari 10 juta pemilih tidak mempunyai NIK, terjadinya NIK ganda, dan NIK yang tidak sesuai dengan pemiliknya, orang yang sudah lama meninggal dunia, tetapi datanya sebagai penduduk masih tercantum. Akibatnya pun berpotensi besar membuat hasil Pemilu 2014 diragukan kevaliditas, karena terbuka peluang terjadinya kecurangan dalam Pemilu lewat manipulasi data. Mengenai ini dapat dibaca di artikel saya sebelumnya, di sini.

Ketika Gamawan ditagih janjinya untuk mundur, dia malah ngeles dan balik menantang. Pada 24 Oktober 2013, merespon desakannya agar dia mundur sesuai dengan janjinya sendiri itu, Gamawan bilang, “Sekarang saja saya mau mundur, terbitkanlah SK-nya. Dikira kita ini orang-orang yang terlalu mencintai jabatan.”

Kepada siapa pernyataannya ini diatujukan sampai menuntut SK segala terlebih dulu baru mau mundur? Yang menerbitkan SK seperti itu kan Presiden SBY, untuk mencopot menterinya. Tetapi, dalam hal ini, Gamawan sendiri kan yang berikrar tentang pengunduran dirinya itu, kok sekarang bilang harus ada SK lebih dulu? Jaka Sembung alias nggak nyambung blass!

Bicaranya tidak gila jabatan, tetapi kok ingkar janji pun bukan persoalan penting baginya? Kalau memang berjiwa ksatria, berpegang teguh kepada janjinya itu, ya, harus mundur sekarang juga! Kalau sudah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden, barulah boleh bicara soal menunggu SK-nya.

Yang mendesak Gamawan mundur adalah masyarakat, karena program e-KTP-nya yang telah menghabis anggaran negara sebesar Rp. 6,9 trilun tidak hanya terancam mubazir, tetapi juga malah menimbulkan masalah yang besar. Baik masalah pada program e-KTP itu sendiri, maupun dampaknya pada Pemilu 2014 kelak.

Gamawan pernah berkata, pada 20 Februari 2012, “Jika program e-KTP tidak tuntas, bangsa ini akan malu. Banyak negara lain yang melihat apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Menjadi pertaruhan bagi Indonesia,” dan  pada 10 April 2012, dia berkata, “Kita sedang berproses menciptakan sejarah baru. KTP elektronik akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia.”

Kini, terbukti, gagalnya program e-KTP ini bukan hanya mempermalukan bangsa, tetapi juga membahayakan bangsa, karena dampaknya pada Pemilu 2014. Bangsa ini punya risiko tinggi akan mendapat lagi pimpinan yang tidak kredibel, karena dihasilkan dari Pemilu yang tidak kredibel akibat dari DPT bermasalah dan manipulasi-manipulasinya.

Gamawan Fauzi dengan program e-KTP-nya menunjukkan bahwa pimpinan seperti dia tidak mempunyai kemampuan untuk membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya, tetapi justru dia membawa Indonesia semakin terpuruk namanya di mata dunia. Gamawan Fauzi dengan proyek E-KTP-nya itu akan menciptakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, sejarah kekelaman dengan anggaran Rp. 6,9 triliun!

Proyek e-KTP itu harus segera diaudit. Auditnya itu bukan hanya penggunaan anggarannya, tetapi juga tujuan dan sasarannya yang ingin dicapai. Karena sampai sekarang pun tujuan dan sasarannya yang sempat digembar-gembor Gamawan sama sekali belum kelihatan. Ketidakakuratan masih terjadi pada database kependudukan negara ini. Manfaat e-KTP sama sekali belum terasa. Proyek ini justru menambah masalah-masalah besar yang sudah terlalu banyak di negara ini.

KPK juga harus segera turun tangan (perasaan saya sih, diam-diam KPK sekarang sudah bergerak ke arah sana), sekalian untuk membuktikan apakah tuduhan Nazaruddin tentang adanya praktik korupsi di proyek E-KTP ini benar-benar hanya omong kosongnya Nazarudddin seperti yang dikatakan Gamawan, ataukah benar-benar terjadi seperti dalam kasus Hambalang, ketika orang-orang yang dituduhkan Nazaruddin itu pun pernah berkata bahwa semua tuduhannya itu hanya fiksi, tetapi kemudian KPK membuktikan itu adalah fakta.***