Adipura, Beneran Atau Pura-pura? ( Piala Adipura pada jaman Orde Baru, merupakan pengharagaan yang paling ditunggu - tunggu oleh banyak pejabat di semua wilayah di Indonesia )

Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)

by: http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/11/04/adipura-beneran-atau-pura-pura--606482.html

Piala Adipura pada jaman Orde Baru,  merupakan pengharagaan yang paling ditunggu - tunggu oleh banyak pejabat di semua wilayah di Indonesia. Kabupaten tanpa piala Adipura seakan - akan merupakan daerah yang tidak perlu diperhitungkan dalam percaturan pemerintahan di jaman Orde Baru.

Banyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan juga yang ditempuh oleh pada pengelola atau penanggungjawab yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota untuk medapatkan Piala Adipura, sampai - sampai targetnya adalah Adipura Kencaca, yaitu mendapatkan piala Adipura dalam periode tiga kali berturut - turut.
Apa yang terjadi waktu itu ?
Terjadi manipulasi berjenjang, dimana panitia tingkat Karesidenan dan Panitia tingkat Propinsi dapat dikatakan tidak mempunyai beban moril, karena mereka hanya sebatas mengusulkan ke Pusat, karena yang punya kewenangan untuk memberikan piala adalah Tim Pusat.
Kinerja Tim Karesidenan dan Propinsi waktu itu adalah datang ke Kabupaten, melihat situasi sesuai dengan indikator penilaian, dapat “uang jalan” dan “buah tangan”… selesai
Dapat atau tidak adalah urusan Tim Pusat.
Jaman sudah berubah, dalam beberapa waktu setelah periode Reformasi, banyak daerah yang “tidak memperdulikan” piala Adipura, banyak Kepala Daerah menilai kalai piala Adipura tidak memberikan “point tambah” pada daerahyang mendapatkan.
Akhir - akhir ini, sepertinya banyak daerah yang “haus” untuk mendapatkan piala Adipura, sepertinya penghargaan ini mulai diperhitungkan oleh Kepala Daerah sebagai indikator keberhasilan kerja bagi para Kepala Daerah.
Demikian juga yangterjadi di Banjarnegara, dalam periode awal pemerintahannya Bupati menyampaikan kalau tidak akan berlaku curang untuk mendapatkan piala Adipura dan akan berlaku sportif untuk mendapatkan piala tersebut. Demikian pula Bupati Banyumas, beberapa waktu lalu mensponsori kegiatan bersih - bersih desa dalam rangka upaya mendapatkan piala Adipura,
Kenyataan yang ada di lapangan, ternyata masih seperti jaman Orde Baru.  Kota nampak bersih, tidak ada Pedagang Kaki Lima yang ada di trotoar… bersih, ketika ada yang bertanya, “kok sekarang jadi tertib dan bersih ?”, jawabannya adalah, ” ada tim penilai Adipura”
Setelah dua hari penilai pulang, situasi kembali seperti semula, semrawut, masyarakat kehilangan haknya untuk menggunakan fasilitas umum untuk berjalan dengan aman di trotoar yang ada, kareana trotoar telah “dirampas” oleh pedagang kaki lima.

(nawasis.com)

Sangat aneh, jika tahun ini Banyumas dan Banjarnegara mendapatkan Piala Adipura, bukan karena saya apatis, tetapi jika mengacu pada indikator penilaian pemanfaatan fasilitas umum berupa trotoar, apa yang bisa didapatkan oleh Banyumas dan Banjarnegara ?
Masing - masing kota yang mempunyai masalah dengan PKL di trotoar di jalan yang sama, yaitu Jalan Jedral Soedirman.
Di Banyuma/Purwokerto, permasalahan PKL di sepanjang jalan Jendral Sordirman sampai saat ini tidak pernah tersentuh sama sekali, bahkan keluhan pedagang yang pintu tokonya tertutup oleh Pedagang Kaki Lima tidak pernah digubris oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Di Banjarnegara, di Jalan Jendral Soedirman, bahkan trotoar menjadi ters rumah semi permanen, tetap tidak ada tindakan sama sekali dari aparat penegak hukum di Kabupaten Banjarnegara
Menjadi pertanyaan besar bagi kita yang menganggap piala Adipura adalah piala yang diberikan kepada wilayah yang penduduknya secara “sadar” dapat mengelola lingkungannya dengan baik, jika sampai kedua kota mendapatkan piala Adipura. Beneran atau pura - pura ?