Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT ASEAN 2011

KTT ASEAN ke-16 di Hanoi, Vietnam yang berakhir pada sore ini, 9/4, telah membahas 10 isu penting yang menjadi perhatian semua Pemimpin ASEAN. Salah satu hal yang dibahas adalah tuan rumah KTT ASEAN pada 2011. Atas kesepakatan semua Pemimpin ASEAN, khususnya Brunai Darussalam, Indonesia disetujui untuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2011, menggantikan Brunai Darussalam.
Sembilan isu lainnya yang dibahas adalah kemajuan pelaksanaan persiapan menuju Komunitas ASEAN 2015; Keterhubungan Kerja Sama ASEAN; Penghormatan HAM; Kejahatan Lintas Batas Nasional; KTT G-20; Pemilu Myanmar; Arsitektur Baru Kawasan; Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan; dan Perubuhan Iklim.
Demikian dikemukakan oleh Presiden SBY saat memberikan keterangan pers dihadapkan para wartawan nasional di Hanoi, Jumat, 9/4,16.00 wib, menyusul berakhirnya KTT ASEAN ke-16. Presiden saat memberikan keterangan pers didampingi oleh Menko Polhukam, Menseskab, Menlu, Menperin, Mendag, Dubes RI, dan anggota Delri lainnya.
Mengenai Komunitas ASEAN, SBY mengemukakan bahwa Indonesia berupaya meyakinkan kepada para Pemimpin ASEAN lainnya agar ketiga pilar dibangun secara paralel dan seimbang sehingga benar-benar mencerminkan keutuhan masyarakat ASEAN. Perlu diingat kembali bahwa tujuan dibentuknya ASEAN pada 1967 adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tengara yang damai dan stabil sehingga negara-negara di kawasan bisa membangun menuju masyarakat yang semakin sejahtera karena saat itu di kawasan ini penuh dengan konflik antar negara.
Terbentuknya ASEAN berbeda dengan terbentuknya Uni Eropa yang berawal dari Masyarakat Eropa. Uni Eropa awalnya menekankan pada aspek ekonomi, namun dalam perjalanannya mencakup kerja sama yang lebih luas. Sedangkan ASEAN dibangun dengan tujuan mewujudkan keamanan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, Indonesia akan memastikan bahwa ketiga pilar Komunitas ASEAN itu berjalan secara paralel dan berimbang.
Isu kedua adalah mengenai Keterhubungan Regional. Indonesia memandang keterhubungan sangat penting untuk memastikan kerja sama ekonomi dapat berjalan dengan baik karena Indonesia menjadi bagian dari pembangunan keterhubungan regional ini.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan keterhubungan secara domestik berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan jurang yang dalam jika dihubungkan dengan kerja sama regional. Oleh karena itu, Indonesia akan membangun infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, transportasi, IT dan lainnya agar pembangunan ekonomi terus tumbuh dan lebih efisien.
Persoalan HAM menjadi isu ketiga yang dibahas. Sejak adanya Piagam ASEAN dan Komisi HAM pada tingkat ASEAN, Indonesia terus mendorong dan aktif mengambil bagian agar Komisi HAM berjalan secara efektif. Indonesia menginginkan agar agenda Komisi HAM tidak saja mengenai pemajuan HAM, tetapi juga perlindungan terhadap HAM. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa HAM benar-benar dilindungi sehingga dapat dirasakan oleh Masyarakat ASEAN dan bagi pembangunan HAM di masing-masing negara anggota ASEAN.
Kejahatan Lintas Batas Nasional merupakan isu keempat yang diketengahkan oleh Indonesia. Indonesia mengusulkan agar ASEAN dapat lebih efektif lagi dalam menangani kejahatan lintas batas nasional, seperti penyelundupan manusia, narkoba, migran gelap, terorisme dan berbagai bentuk kejahatan lintas batas lainnya. Indonesia juga memanfaatkan KTT untuk berbagi informasi bahwa kejahatan masih mempunyai ruang bergerak yang leluasa di kawasan ini. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan kerja sama yang utuh, efektif dan terus-menerus, seperti pertukaran inteligen dan kepolisian dan kerja sama penegakan hukum perlu lebih dikedepankan di masa mendatang.
Isu kelima mengenai G-20. Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang kemudian diangkat pada tingkat Pemimpin, ada keinginan yang kuat dari Pemimpin ASEAN sekarang (Vietnam) maupun negara anggota ASEAN lainnya agar Ketua ASEAN bisa ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan puncak G-20. Pada 2010, akan ada dua pertemuan puncak G-20, yakni di Kanda pada Juni dan September atau Oktober di Korea Selatan.
Terhadap harapan para Pemimpin ASEAN tersebut, Indonesia menyambut baik dan akan mendukung keinginan tersebut agar Ketua ASEAN benar-benar bisa ikut dalam pertemuan-pertemuan puncak G-20. Bahkan, menurut SBY, sebelum ada permintaan tersebut Indonesia telah memperjuangkan secara langsung maupun tidak langsung agar Ketua ASEAN dan Sekretariat ASEAN bisa diikutkan dalam pertemuan puncak G-20.
Indonesia, tegas SBY, akan secara khusus menulis surat kepada tuan rumah G-20 tahun 2010, yakni Pemerintah Kanada dan Pemerintah Korea Selatan agar Ketua ASEAN benar-benar bisa ikut dalam KTT G-20 mendatang.
KTT ASEAN ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menjelaskan kepada para Pemimpin ASEAN mengapa Indonesia bisa masuk dan menjadi anggota tetap G-20 agar tidak menimbulkan salah pengertian.

G-20 dibentuk menyusul terjadi krisis Asia pada 1998. Awalnya memang pada tingkat menteri, yakni tingkat Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya, pada 2008 menjadi Forum yang dihadiri oleh para Pemimpin. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa G-20 merupakan perluasan dari G-8 atau G-8 plus. Indonesia pernah juga diundang dalam G-8 plus di Hokaido, Jepang.
Oleh karena itu, ketika kemudian ditingkatkan menjadi tingkat Pemimpin, maka Indonesia tetap menjadi anggota G-20.
Indonesia menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia pada G-20 bukan mewakili ASEAN dan bukan juga merasa mendapat mandat dari ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN harus dihadiri oleh Ketua ASEAN. Meskipun demikian, Indonesia tetap memperjuangkan sejak KTT G-20 pertama di Washington, KTT kedua di London dan ketiga di Pirthburg. Pandangan-pandangan Indonesia pada G-20 tentu mencerminkan aspirasi ASEAN, termasuk aspirasi dan kepentingan-kepentingan negara berkembang yang lain.
Indonesia berharap, bagaimanapun Ketua ASEAN harus bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan puncak G-20.
Isu keenam yang dibahas menyangkut Myanmar. Para Pemimpin ASEAN membahas mengenai perkembangan Myanmar setelah Perdana Menteri Myanmar menjelaskan perkembangan terakhir di negaranya dan kesiapan Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum pada 2010.
Posisi Indonesia, sama dengan pandangan para Pemimpin ASEAN lainnya, dan bahkan sangat jelas, bahwa pemilihan umum di Myanmar harus berjalan secara kredibel, inklusif dengan melibatkan semua pihak, transparan, dan harus sesuai dengan norma dan kaidah sebuah pemilu yang demokratis.
Indonesia menggaris bawahi mengenai pentingnya Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum seperti itu. Pandangan dan pendirian Indonesia itu juga telah dikemukakan kepada pemimpin negara-negara lain saat dimintai pandangannya mengenai Myanmar.
Pandangan Indonesia dalam berbagai forum terbatas, menjadi masukan yang berharga bagi pihak Amerika Serikat maupun Eropa. Indonesia berpendapat, lebih baik mendorong, mendukung dan membantu Myanmar untuk memastikan proses demokratisasinya berjalan dengan baik, daripada pendekatannya menghukum Myanmar, apalagi dengan embargo dan sanksi karena kebijakan itu bisa kontra produktif.
Yang dimaksudkan oleh Indonesia agar mendukung dan memastikan proses demokratisasi itu berjalan dengan baik adalah dengan cara meminta secara langsung maupun tidak langsung kepada Myanmar agar langkah-langkah dalam demokratisasi dan pemilihan umum bisa dilaksanakan seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa dunia percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar dengan transparansi yang setinggi tingginya.
Indonesia berpendapat, demokratisasi sesuatu yang penting di Myanmar, tanpa mengabaikan permasalahan domestiknya, seperti keutuhan wilayah teritorialnya maupun persatuan nasionalnya. Oleh karena itu, Indonesia berpendapat, seraya mendorong Myanmar untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis, tetapi juga ikut memastikan agar demokratisasi dan perubahan politik yang dijalankan tetap dapat menjaga keutuhan nasionalnya dan tidak menimbulkan permasalahan baru yang tentunya tidak diharapkan oleh rakyat Myanmar.
Indonesia juga memanfaatkan kesempatan pada KTT ASEAN ini untuk menyampaikan pandangan dan harapan Indonesia kepada Perdana Menteri Myanmar. Indonesia benar-benar berharap agar apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Myanmar benar-benar bisa diwujudkan.
Isu ketujuh adalah mengenai arsitektur kawasan. Dalam pertemuan puncak dua tahun terakhir mengemuka mengenai perlunya membentuk arsitektur baru kawasan. PM Australia memunculkan gagasan membentuk Komunitas Asia Pasifik. PM Jepang menyampaikan gagasannya mengenai Komunitas Asia Timur. Tiongkok lebih menyukai format ASEAN + 3.
Terhadap gagasan di atas, telah diadakan diskusi pada tingkat Menteri Luar Negeri dan dalam KTT ASEAN ini para Pemimpin ASEAN juga mengagendakannya dengan cukup serius.
Pandangan Indonesia sebagian sejalan dengan pandangan pemimpin yang lain, sebagian tidak muncul dan Indonesia menyampaikan dalam kesempatan ini, yakni ASEAN tidak boleh reaktif terhadap pikiran-pikiran itu. ASEAN harus punya visi dan posisi terhadap berbagai gagasan itu. Dengan visi dan posisi ini, justru ASEAN tidak reaktif, tetapi proaktif untuk memikirkan arsitektur yang paling tepat untuk kawasan ini di masa mendatang.
Indonesia mengingatkan agar sebelum ASEAN memikirkan bangun dari kerja sama kawasan ini (arsitektur regional), ASEAN perlu memahami perkembangan dunia pada abad ke-21 ini.
Berkaitan dengan hal itu, Indonesia mengemukakan dua hal. Pertama, bahwa pasca krisis perekonomian global terjadi realitas baru bahwa Asia kini menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Arsitektur baru harus berangkat dari kecenderungan itu. Yang kedua, dunia kembali memiliki hubungan yang bersifat multipolar dengan sejumlah isu-isu global termasuk perubahan iklim.
Dengan memahami perkembangan dunia saat ini, Indonesia menyampaikan pendapat pada KTT ASEAN ini bahwa mengenai perlunya memikirkan apa yang bisa disumbangkan oleh ASEAN untuk dunia sebelum memikirkan arsitektur yang baru.

Indonesia berpendapat, bahwa jika ASEAN tetap bisa menampilkan wajah yang tetap stabil, aman dan damai maka hal itu sudah merupakan sumbangan bagi perdamaian dan keamanan dunia.
Jika ASEAN juga bisa menunjukkan perekonomian di kawasan tetap tumbuh positif, termasuk yang dialami oleh Indonesia, sementara banyak negara di kawasan lain mengalami krisis, maka hal ini juga merupakan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dunia di masa mendatang. Keberhasilan ASEAN membangun keharmonisan di kawasan juga bisa menjadi contoh dan sumbangan yang baik bagi dunia.
Kalau hal itu bisa diwujudkan dan dipertahankan, maka kerja sama ASEAN bisa dijadikan model dan kawasan ini bisa menjadi “building block” bagi pembangunan kawasan yang lebih luas lagi.
Dengan pendekatan dan pintu masuk seperti itu, Indonesia berpendapat arsitektur kawasan yang baru haruslah berangkat dari format kerangka yang telah dimiliki oleh ASEN. ASEAN atau ASEAN plus, ASEAN Regional Forum, APEC, East Asia Summit harus memainkan peran sentral sehingga terjadi keberlanjutan, tidak terputus sama sekali dengan apa yang telah dijalankan oleh ASEAN.
Yang kedua adalah bahwa arsitektur baru harus bisa menjaga senetralitas ASEAN agar keberhasilan ASEAN untuk membangun yang lebih luas di kawasan ini tetap bisa dilanjutkan dan tidak digantikan oleh kekuatan yang lain.
Dengan pendekatan itu, para Pemimpin ASEAN dalam KTT memikirkan perluasan format ASEAN Plus. Misalnya dari ASEAN +3 menjadi ASEAN + 6 atau ASEAN + 8 atau perluasan Forum Asia Timur untuk diterimanya Rusia dan Amerika Serikat menjadi ASEAN + 8.
Para Pemimpin ASEAN berpandangan bahwa hal ini masih perlu dibicarakan dan dimatangkan pada tingkat menteri sehingga perluasan arsitektur yang melibatkan Amerika Serikat dan Rusia tetap sejalan dengan garis dan pikiran-pikiran ASEAN.
Yang jelas, Indonesia menolak adanya dominasi kekuatan tertentu di kawasan ini, hegemoni kekuatan tertentu di kawasan ini. Yang kita perlukan adalah keseimbangan baru di kawasan ini, saling menghormati dan ASEAN tetap mempunyai peran yang signifikan. Bagi Indonesia, di atas segalanya, status quo bukanlah sebuah pilihan. ASEAN harus adaptif dan visioner, dan harus berangkat dari konsep dan pikiran yang jelas seperti yang selama ini dianut oleh ASEAN.
Isu yang kedelapan adalah pemulihan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Ekonomi global telah mulai pulih dari krisis yang terjadi pada 2008 dan 2009. G-20 saat ini sedang memikirkan “exit strategy”, kapan dan bagaimana caranya. Karena kalau terus menganut “counter cyclical economy,” kebijakan stimulus, menerima defisit dari anggaran masing-masing negara, tentu kebijakan ini tidak sehat kalau terjadi secara berkepanjangan. Oleh karena itu diperlukan pengakhiran yang tepat seraya memastikan bahwa pemulihan yang berkelanjutan ini betul-betul berhasil.
Berkaitan dengan hal ini, ASEAN sendiri sesungguhnya cukup berhasil dalam memulihkan perekonomian regionalnya. Oleh karena itu, perlu terus didorong dan ditumbuhkan seraya mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN.
Pelajaran dari krisis yang berkaitan dengan hal di atas, pemulihan ekonomi dunia dan pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan konsep baru dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, berimbang, inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan “green economy, green development” yang menjadi ciri pembangunan pada abad ke-21 ini.
Pelajaran yang lain adalah sistem keuangan dunia betul-betul harus aman dan sehat. Tanpa sistem keuangan yang sehat dan aman maka kita akan terus dibayang-bayangi oleh krisis yang akan kembali terjadi.
Oleh karena itu, semua yang dilakukan pada tingkat ASEAN, harus berkaitan dengan apa yang dilakukan di tingkat G-20 atau G-8 atau dunia yang lebih luas lagi.
Indonesia mengingatkan, manakala krisis telah betul-betul berakhir, pemulihan ekonomi terjadi pastilah terjadi peningkatan permintaan pangan dan energi. Oleh karena itu, Indonesia menyampaikan dalam forum ini agar ASEAN terus berjuang dan ikut memperkuat agar keamanan pangan dan keamanan energi bisa dijaga, baik pada tingkat global, regional dan nasional.
Isu yang kesembilan adalah perubahan iklim. Semua mengatakan pertemuan Copenhagen tidak sukses. Semua berharap ada kemajuan. Dan Konferensi PBB di Meksiko diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih konklusif.
Tetapi bagi Indonesia, selama empat tahun terakhir ikut merumuskan kerja sama global mengenai perubahan iklim. Pertama karena Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang perubahan iklim pada 2007 di Bali, tetapi sebelumnya dan setelah itu Indonesia dilibatkan dan terus aktif bersama PBB dan negara-negara tertentu untuk menjadi pelopor untuk mencari format yang paling baik dalam kerja sama global menghadapi perubahan iklim.
Indonesia berpandangan bahwa sesungguhnya ada kemajuan sejak pertemuan di New York, pertemuan di Bali, dan pertemuan di Copenhagen, meskipun belum optimal.
Kunci optimalisasi adalah adanya pendanaan, terjadinya berbagi teknologi, dan pengembangan kapasitas manakala negara maju tidak agresif mengurangi emisi karbonnya.
Di dalam KTT ASEAN, Indonesia juga mengemukakan bahwa di Copenhagen ada kebuntuan karena masih ada yang harus dirapikan. Sebagai contoh, negara berkembang harus terus berjuang agar negara maju berbuat sebanyak mungkin. Tatapi manakala ada pendanaan dan berbagai teknologi, maka negara berkembang juga harus mempunyai rencana aksinya dan apa yang dilakukan juga harus bisa dimonitor.
Indonesia seraya berjuang agar negara maju betul-betul membantu lebih besar lagi, Indonesia juga mempunyai rencana aksi dan target, dan Indonesia bersedia dipantau manakala bantuan dana itu mengalir. Hal itu harus berlaku bagi negara yang dibantu dan negara yang akan membantu, bisa dipantau apa yang dijanjikannya. Jadi apa yang dijanjikan betul-betul bisa diwujudkan.
Berkaitan itu, ASEAN juga punya konsep ASEAN bersih atau ASEAN Hijau pada 2015. ASEAN ingin mewujudkan ini dan Indonesia menyampaikan pada KTT, bahwa karena intervensi Indonesia di Copenhagen, dalam “Copenhagen Accord” ada pasal tentang hutan. Semula hanya mengatur kewajiban negara yang punya hutan untuk memelihara hutannya, mencegah penggundulan hutan dan melakukan penghutanan kembali, tetapi tidak ada insentif bagi negara-negara yang punya hutan agar bisa melaksanakan pengelolaan hutannya seperti yang diharapkan.
Ke depan, Indonesia akan terus berjuang agar aspek menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan kelautan karena Indonesia menjadi pemrakarsanya dengan melibatkan enam negara.
Semua hal di atas harus menjadi perhatian masyarakat dunia dan menjadi bagian penting dalam penggantian Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya.
Isu yang terakhir, kesepuluh adalah bahwa Keketuaan Indonesia untuk ASEAN jatuh pada 2013. Pada tahun yang sama Indonesia juga akan menjadi tuan rumah APEC. Jika pada tahun yang sama ada tiga KTT, maka hal ini terlalu berat bagi Indonesia. KTT pertama dan kedua ASEAN dan Asia Timur, dan ketiga KTT APEC.
Oleh karena itu, Indonesia mengajukan permohonan kepada Brunai Darussalam kiranya mau bertukar waktu karena Kamboja tidak memungkinkan untuk melakukan pertukaran waktu karena ada pemilihan umum pada 2012.
Semua Pemimpin ASEAN menyetujui Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada 2011 dan pada 2013 Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC. (Sumber KBRI Hanoi).