KPK VS POLRI

Horee, KPK Lawan Polri Lagi..

Ada semacam rasa enggan para penegak hukum untuk melakukan saling tangkap diantara mereka sendiri. Baik itu polisi menangkap polisi, jaksa menangkap jaksa, maupun polisi menangkap jaksa atau sebaliknya. Kalaupun kejadian memborgol teman sejawat adakalanya juga terjadi, biasanya hal tersebut disebabkan oleh terlalu kuatnya tekanan publik, atau karena pertentangan tak “terdamaikan” yang terjadi di internal mereka. Kenapa bisa ada keengganan seperti itu?, apakah ini karena polisi dan jaksa memang kebanyakan terdiri dari orang-orang bersih, atau karena mereka merasa satu korp, yaitu sebagai “sesama bis kota yang tidak boleh saling mendahului”?.

Pertikaian antar penegak hukum memang sangat berbahaya, karena masing-masing pihak memegang “senjata”. Jika mereka sama-sama memiliki kelemahan yang bisa dijadikan sebagai sasaran tembak, maka “perang” antara para penegak hukum akibatnya bisa habis-habisan, mereka akan sama-sama “buntung” dan tidak ada pihak yang diuntungkan. Pertimbangan inilah barangkali yang melahirkan sistem “jeruk tidak boleh makan jeruk” diantara sesama penegak hukum. Walaupun ini adalah sebuah sistem yang buruk, namun dengan berjalannya waktu, dia telah menjadi sebuah kebiasaan yang seolah-olah bisa dibenarkan. Seperti kata banyak orang, bahwa kebiasaan buruk yang dilakukan berulang-ulang lama-lama akan menjadi sebuah tradisi. Dan pada akhirnya publikpun memaklumi, bahwa budaya “tahu sama tahu” ini telah menjadi way of life atau bagian yang terpisahkan dari tradisi para penegak hukum di Indonesia.

Ditengah-tengah budaya “sesama bis kota” diatas, tahu-tahu terdengar berita KPK mencokok Polisi!. Ini memang berita biasa, dia menjadi luar biasa karena sebagai “sesama bis kota”, kok tega-teganya KPK “menyalip di tikungan”?. Apa pasal KPK sampai berani merusak sistem “jeruk tidak boleh makan jeruk” yang sudah mengurat mengakar tersebut?. Sang Tersangka-pun tidak tanggung-tanggung, bukan cuma bintang dua, tapi juga merupakan simbol moral Polri, yaitu seorang jendral yang seharusnya paling dijadikan suri tauladan. Bukankah jabatan Gubernur Akpol adalah Kepala dari Badan yang akan melahirkan perwira-perwira polisi masa depan?,dialah yang dituduh korupsi!. Kalau Gubernur Akpol, seseorang dengan jabatan yang sangat terhormat saja melakukan korupsi, lantas bagaimana dengan yang lain?, ada apa dengan sistem kepangkatan dan jabatan di tubuh Polri?.

KPK memang seekor “cicak” yang pintar. Seekor “cicak” yang berani mengobrak-abrik sarang “buaya” bukanlah “cicak” sembarangan. KPK benar-benar memperhitungkan, bahwa perlawanan Polri pasti akan sia-sia. Gigitan “buaya” hanya akan merontokkan “gigi”nya sendiri, karena yang digigit adalah rakyat Indonesia. Dalam sejarah, tidak ada satu kekuatanpun yang dapat melawan rakyat. Peristiwa sejenis telah membuktikan, bahwa Polri pernah “lempar handuk”, terpaksa harus membebaskan Bibit-Chandra karena tekanan publik. Tampaknya dukungan rakyat telah membuat panas darah KPK. Kedepan, KPK mestinya harus semakin berani. Hampir semua departemen pernah merasakan “tamparan”nya, termasuk juga tikus-tikus yang bercokol dalam lembaga terhormat DPR. Kini, KPK baru saja menangkap seekor kakap di tubuh Polri, siapa tahu sebentar lagi mereka berani “nembak” Dephankam, sampai pada akhirnya “nyerempet-nyerempet” sekitar Istana juga.

Kapolri tentunya juga jangan sampai kalah pintar dibandingkan dengan para petinggi KPK. Polri tidak perlu terpancing oleh “serangan” KPK. Melakukan “perang” melawan KPK hanya akan memperburuk citra Polri sendiri, apapun prosedur hukum yang akan digunakan oleh Polri. Seorang pahlawan bukanlah jendral yang berhasil memenangkan sebuah peperangan. Pahlawan sejati adalah seorang jendral yang bisa menghindari terjadinya perang. Kasus Bibit-Chandra telah mengajari kita agar Polri tidak terperosok dua kali kedalam lubang yang sama. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang polisi cuma kejahatan seorang oknum. Hanya oknum yang melindungi oknum. Lembaga yang melindungi oknum bisa dituduh rakyat sebagai lembaganya para oknum. Dijadikannya seorang jendral polisi sebagai tersangka adalah sebuah mementum untuk melambungkan kembali citra Polri. Inilah kesempatan untuk menunjukkan kepada publik, bahwa Ksatria Bhayangkara bukan cuma trampil menangkap teroris dan bandar narkoba. Tetapi juga mampu memberantas kurap dan kudis yang selama ini telah menggerogoti tubuhnya sendiri. Bila hal tersebut dilakukan, rakyat pasti akan berdiri dibelakang Polri.

Musibah yang menimpa Polri tentu saja membuat sebagian khalayak bertepuk tangan, terutama orang-orang yang tidak suka kepada pemerintah. Bila tidak hati-hati, kondisi ini bisa saja membuat KPK besar kepala. Orang yang merasa besar kepala adalah orang yang memiliki kepribadian lemah serta mudah ditunggangi oleh pihak lain. Dukungan rakyat tidak boleh membuat KPK menepuk dada. Polri juga tidak perlu berkecil hati, walaupun memiliki banyak titik nila yang merusak susunya sebelanga. Membangun istana tidaklah secepat mendirikan sebuah gubuk. Mengembalikan citra Polri tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Publik mengerti betul bahwa itu perlu waktu, mereka telah terlatih untuk bersabar. KPK dan Polri adalah sarana buat mengabdi, bukan wadah untuk membangun citra para petingginya. Berpetualang guna merebut pesona popularitas, hanya pantas dilakukan oleh kanak-kanak yang ingin gagah-gagahan. Tindakan demikian cuma akan menguntungkan pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh.