Pilih Prabowo-Hatta Atau Jokowi- JK

Oleh : Saiful Yazan Samsan

Tinggal beberapa hari lagi helatan besar nasional segera berlangsug yakni pemilihan Presiden bangsa kita.. Negara kita.

Menjelang pemilihan yang berlangsung tgl 9 Juli nanti nuansa politis semakin hangat masing –masing kubu dengan tim suksesnya mengeluarkan jurus untuk menarik massa supaya memilih pasangan yang diusung.

Saat ini yang paling menohok ada kecendrungan masing-masing pihak ingin membongkar catatan kelam masing-masing kubu, semuanya dipertontonkan di masyarakat yang paling santer adalah konon keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998 yang banyak menelan korban jiwa, pemerkosaan massal sampai penculikan bebrapa aktivis atau masalah ketidakadilan kasus hukum waktu melibatkan anak Hatta Rajasa yang menabrak orang sampai tewas namun tidak dihukum atau di kubu Jokowi ketidaksenangan beberapa pihak yang khawatir jika Jokowi terpilih sama saja dengan memilih Megawati Soekarno Puteri secara terlalu mencolok langkah-langkah Jokowi selalu dibayangi Megawati.

Jika sedikit melihat kebelakang catatan pemilihan presiden , pemilihan presiden kali ini paling diminati masyarakat, salah satunya karena kandidat hanya dua pasang, kemudian dua-duanya sosok yang baik, berkompeten punya visi dan misi kebangsaan yang pro rakyat.

Terus terang saya sangat bersemangat dalam pemilihan kali ini karena meskipun saya mendukung salah satu pasangan kalaupun nantinya pasangan yang saya dukung kalah, saya tidak begitu kecewa karena pasangan yang satunya juga punya kepemimpinan yang juga tidak kalah bagusnya.

Saya hanya berharap siapapun yang terpilih nanti sebaiknya marangkul yang kalah dan dapat bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi.

Yang terakhir apapun masalah yang pernah dialami oleh semua pasangan seperti masalah keterlibatan kasus HAM atau kasus lainnya, saya kira tidak perlu lagi dipertentangkan , bukankah dua pasangan ini sudah layak dan telah melalui tahapan proses sampai akhirnya sah sebagai calon Presiden/ wakil presiden..

Mudah-mudahan dengan terpilihnya presiden nanti merupakan tonggak bangkitnya bangsa Indonesia dimata bangsa-bangsa dunia karena sesungguhnya Indonesia Negara terbesar keempat jika dilihat dari jumlah penduduk.

Silakan pilih nomor urut 1 atau nomor urut 2, dua-duanya tidak mengecewakan Insya Allah..
http://politik.kompasiana.com/2014/06/12/prabowo-hatta-atau-jokowi-jk-661366.html

17.34 | 0 komentar | Read More

Sisi Lain Politik: Mengurai Rekam Jejak Prabowo

Begitu bicara rekam jejak Prabowo Subianto yang selalu ditongolkan pasti itu lagi, itu lagi dan melulu itu diulang-ulang seakan tidak ada cerita lain selain dituding sebagai pelaku pelanggaran HAM terkait peristiwa penculikan aktivis pro demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa Universitas Trisaksi – Jakarta atau Kerusuhan 13 -14 Mei 1998. Jadi kok kayaknya tidak tidak ada cerita lain selain cerita isu basi yang lebih mengacu pada asumsi ketimbang fakta yang jelas-jelas tidak terbukti dan tidak teruji kebenaran. Apa tidak ada rekam jejak yang lain?

Sampai ada pembentukan opini publik yang mengatakan bahwa Prabowo bukan diberhentikan tapi dipecat dengan tidak hormat dari dinas militer. Lalu muncul pula beredar di publik bocoran SK Dewan Kehormatan Perwira (DKP) prihal rekomendasi pemberhentian Letjen TNI-AD Prabowo Subianto dari dinas militer. Dan bocornya SK DKP yang bersifat rahasia ke publik ditenggarai sebagai kampanye negatif yang sengaja ditebarkan oleh lawan politik mantan Danjen Kopassus yang kini mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia jelang Pilpres 2014. 

Kita ini terkadang naif dan tidak fair. Kita dengan begitu mudahnya mengadili seseorang dengan mencari kejelekannya. Dicari kejelekannya untuk dicaci, dimaki, dihujat dan dipersalahkan dengan segala tudingan yang mengarah pada pembunuhan karakter (character assasination). Sebaliknya, baiknya, prestasi atau jasanya tidak dipujikan. Malah kalau perlu baiknya, prestasinya dan jasanya ditutup-tutupi yang ditongolkan kejelekan atau kesalahannya.

Kenapa kita tidak berlaku fair dalam mengurai rekam jejak seseorang dengan memberi gambaran berimbang dan objektif proposional, tidak cuma dicari-cari kejelekannya saja yang ditongolkan, sementara baiknya, prestasinya dan jasanya tidak beberkan dan dipujikan.

Begitu halnya ketika menyorot rekam jejak Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014, kita seharusnya juga harus fair, objektif proposional dan berimbang menyajikan rekam jejaknya. Jangan cuma dicari-cari kejelekannya, sementara baiknya, prestasinya dan jasanya tidak diomongin, tidak dibeberkan.

Apa benar pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1952, yang perjalanan karir militernya  banyak dihabiskan di medan tempur di satuan komando pasukan elit Kopassus ini sama sekali tidak punya rekam jejak lainnya untuk ditongolkan selain yang itu lagi, itu lagi dan itu melulu?

Dalam bukunya, “Membangun Kembali Indonesia Raya – Strategi Besar Transformasi Bangsa”, Prabowo menuliskan tentang dirinya; Saya adalah seorang Perwira Tinggi TNI yang memimpin pasukan-pasukan tempur. Seluruh hidup saya, saya curahkan dalam profesi keprajutitan. Sejak berumur 18 tahun, saya sudah bertekad ingin mengabdikan diri sebagai seorang prajurit dan sejak muda saya memang sungguh-sungguh ingin menjadi prejurit sejati membela bangsa, negara, Tanah Air dan Republik Indonesia.

Usai menamatkan pendidikan tentara di Akabri, putra bagawan ekonomi Sumitro Djojokadikusumo yang menguasai empat bahasa asing langsung ditempatkan di kesatuan pasukan elit Kopassus. Di satuan komando pasukan elit TNI-AD ini Prabowo menjalani karir militernya dengan cemerlang, termasuk saat di medan tempur.

Di antara rekam jejaknya yang kemudian mengukir nama dan prestasinya di medan tempur yaitu saat pasukan Den 28 Kopassus yang dipimpinnya, di mana Prabowo (26 tahun) yang saat itu berpangkat Kapten, berhasil melumpuhkan Nicolau Lobato, pimpinan puncak gerombolan Fretilin dalam sebuah pertempuran di lembah Mindelo, Timor Timur, 31 Desember 1978.

Sekembali dari bertugas di Timor Timur, karir Prabowo terus menanjak dan berkilau. Di tahun 1983, ia dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) – Kopassus. Berikutnya, setelah menyelesaikan pelatihan anti teror sebagai lulusan terbaik di “Special Forces Officer Course” di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.

Rekam jejak lainnya yang kemudian mendapat pujian dunia, ia tunjukkan dan dibuktikan atas keberhasilan satuan komando yang dipimpinnya dalam operasi pembebasan sandera peneliti Ekspedisi Lorentz di desa Mapanduma, kabupaten Jayawijaya, Irian Jaya, yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah pimpinan Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Koyoga,  tahun 1996. Dalam operasi pembebasan sandera ini selain peneliti asal Indonesia, terdapat pula empat peneliti warga Inggris, Jerman dan Belanda, yang disandera oleh OPM pimpinan Kelly Kwalik.

Atas keherhasilannya melakukan operasi pembebasan sandera Mapanduma, nama Kopassus langsung melejit disandingkan dengan satuan pasukan elit Israel menangani aksi teror yang dilakukan oleh kolompok teroris dengan sasaran para atlet dan diplomat Israel dalam Olimpiade Munich – Jerman, September 1972, yang dikenal dengan peristiwa ‘Black September’.

Atas pencapaian prestasinya ini pula Kopassus yang saat itu dikomandani Brigjen TNI-AD Prabowo mendapat pujian dan disandingkan sebagai pasukan elit ketiga terbaik di dunia setelah satuan pasukan elit anti teror Israel dan pasukan elit Inggris atas keberhasilannya dalam operasi drama pembebasan sandera yang terjadi di Kedutaan Iran di London – Inggris, April 1980, yang dilakukan teroris asal Iran.

Rekan jejak lainnya yang perlu dicatat yaitu saat mengkomandoi satuan pasukan elit Kopassus atas pencapaian keberhasilannya menaklukkan pucak gunung tertinggi dunia dan menancapkan Sang Saka Merah Putih di Mount Everest, tahun 1996. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI-AD Prabowo Subianto. Peristiwa ini sekaligus mencatat nama Asmujiono sebagai orang pertama asal Asia Tenggara yang berhasil mendaki dan menaklukkan puncak gunung tertinggi dunia Mount Everest

“Waktu itu kita mendengar bahwa Malaysia sudah mencanangkan akan mengibarkan bendera kebangsaan mereka pada tanggal 10 Mei 1997. Saya tidak rela bangsa Indonesia, sebagai bangsa 200 juta jiwa, harus kalah dengan bangsa lain di kawasan kita. Karena mencapai puncak tertinggi di dunia sudah menjadi salah satu tonggak ukuran prestasi suatu bangsa” sebagaimana ditulis di buku “Di Puncak Himalaya Merah Putih Kukibarkan”.

Kenapa rekam jejak ini tidak pernah ditongolkan sebagai isu politik jelang Pilpres 2014. Kok yang itu lagi, itu lagi, dan melulu itu lagi yang ditongolkan isu pelanggaran HAM lagi, isupelanggaran HAM, dan itu-itu melulu. Sementara prestasi dan jasanya selama mengabdi sebagai tentara kok tidak pernah dipujikan dan diacungi jempol. Lalu prestasi-prestasinya itu dikemanakan? Ini yang akhirnya kita anggap sebagai hal yang naif, tidak fair, tidak objektif proposional dan tidak berimbang.

Prabowo memang tidak lebay untuk lalu mencak-mencak membela diri. Dia mencoba menyikapi secara arif dengan lebih memilih dan mempasrahkan biarlah sejarah itu sendiri yang akan berbicara menguak tabir semuanya itu seiring proses perjalanan waktu. Karena bukan tidak mungkin proses waktu itu sendiri justru yang akan membelanya, di mana kini sedikit demi sedikit mulai terkuak dengan sendirinya, termasuk dengan kisah di balik bocornya SK DKP yang dimaksudkan sebagai kampanye negatif untuk menyerang diri Prabowo di jelang Pilpres 2014, justru malah kini berbalik menjadi boomerang bagi pembocornya dan sekutu politiknya.

Saat ini rakyat sudah pintar dan cerdas dalam memilah dan memilih mana itu isu yang benar atau hanya berupa kampanye negatif yang diperuntukkan menyerang lawan politiknya. Makanya saat ditanya wartawan soal SK DKP itu, Prabowo hanya menjawab dengan tertawa. Jawaban tertawa Prabowo ini mengartikan; becik ketitik ala ketara, siapa yang berbuat baik akan tampak, siapa yang berbuat jelek akan terungkap dengan sendirinya. Semoga!

http://politik.kompasiana.com/2014/06/14/mengurai-rekam-jejak-prabowo-661827.html

17.30 | 0 komentar | Read More

Sisi Lain: Pencitraan Jokowi-JK di Metro TV

Surya Paloh merupakan pendiri dan ketua umum partai politik (parpol) Nasional Demokrat (Nasdem). Dua hari setelah pemilu legislatif (pileg) tanggal 09 April 2014, partai Nasdem resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendukung pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal calon presiden (sekarang sudah calon presiden). Selain sebagai ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh adalah pendiri dan pimpinan kelompok usaha pers Media Group yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi MetroTV.

Karena Surya Paloh dan partai Nasdem mendukung Jokowi, maka tentu saja Surya Paloh dengan mudah menyetir media massanya, yakni MetroTV, Media Indonesia, dan Lampung Post, untuk turut serta mendukung dan mengkampanyekan Jokowi-JK sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 2. MetroTV sekarang sudah menjadi media massa yang tidak adil, tidak obyektif, atau tidak netral. Media Group sudah mengabaikan asas-asas pers yang berlaku secara nasional dan internasional. Media Group selalu menyiarkan berita-berita tentang Jokowi-JK dengan kesan yang positif meskipun materinya negatif untuk menaikkan popularitas Jokowi-JK. Sementara itu, MetroTV jarang mempublikasikan berita tentang Prabowo-Hatta. Sekali ada, MetroTV selalu menampilkan berita Prabowo-Hatta dengan kesan negatif padahal materinya positif. Masih jauh lebih baik TVOne yang mengkampanyekan Prabowo-Hatta secara elegan.

Apa pers dan media massa harus netral? Semua pers dan media massa tentu harus netral kecuali media tersebut telah menjelaskan posisinya dan itupun tetap harus menjalankan asas-asas pers yang lain. Contoh: media massa Kristen tentu membela umat Kristen dan media massa Islam tentu membela umat Islam. Tapi MetroTV adalah media massa nasional yang tidak menjelaskan posisinya atau afiliasinya dengan kelompok manapun sehingga MetroTV seharusnya netral atau dengan kata lain menjalankan asas pers keadilan. Kalaupun mendukung kelompok tertentu, lakukanlah secara elegan dan tidak mencolok.

Jangan pernah lagi menonton MetroTV. Tidak usah lagi membeli harian Media Indonesia dan Lampung Post. Jangan pernah lagi membaca berita atau apapun dari Media Group baik selama pilpres, setelahnya, dan kalau perlu selamanya. Lebih baik menonton TVOne karena TVOne bersedia memberikan hiburan gratis kepada rakyat Indonesia berupa siaran Piala Dunia FIFA 2014 sehingga kita tidak perlu menonton pertandingan Piala Dunia melalui TV berbayar. Apa yang pernah diberikan MetroTV ke penonton? Jadilah pembaca dan penonton yang kritis dan jangan menelan mentah-mentah semua informasi yang Anda peroleh, termasuk pada tulisan ini.

http://politik.kompasiana.com/2014/06/14/pencitraan-jokowi-jk-di-metro-tv-666353.html

17.28 | 0 komentar | Read More