Gerindra: Gedung Baru DPR akan Jadi Lambang Korupsi

Rancangan gedung baru DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai rencana proyek pembangungan gedung baru DPR layak dihentikan. Ia menegaskan gedung tersebut akan menjadi lambang korupsi bila jadi dibangun.
Apalagi, pemenang tender gedung baru itu adalah PT Adhi Karya dan PT DGI (Duta Graha Indah).
"Saya kira ini Yang Maha Kuasa Tuhan menolong DPR tinggal tunggu peletakan batu pertama. Tapi tiba-tiba PT DGI ditangkap. Kalau tidak tertangkap jadilah gedung DPR itu dan jadi lambang korupsi," kata Martin Hutabarat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Menurut Martin, kunci penting proyek tersebut berada di tangan Nazaruddin. Ia pun menegaskan telah menolak pembangunan Gedung DPR saat sidang paripurna.
"Dulu saya kan menolak habis-habisan di paripurna, waktu itu Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Ekuinnya Hatta Rajasa, tiba-tiba diputuskan Rp1,8 triliun dan dikurangi Rp1,4 triliun. Gimana ini, tidak ada sayembaranya, harusnya pembuatan gedung itu ada sayembaranya," kata Martin.
Politisi Gerindra itu pun mendorong Ketua DPR Marzuki Alie untuk berani mengungkapan fraksi mana yang menerima uang proyek pembangunan gedung DPR itu.
"Tak ada salahnya juga pak Marzuki melanjutkan keberaniannya. Yang penting sekarang ini keberanian Marzuki dilanjutkan. Soal itu kan bisa ke polisi, KPK. Terserah dia mau kemana dia lapor, urusan dia," tutur Martin.

19.44 | 0 komentar | Read More

Berantas Korupsi, Timor Leste Berguru ke KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini didatangi oleh perwakilan dari Jaksa Agung Timor Leste, yakni Jose Docoste Simonis. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan penjajakan kerjasama antara KPK dan Kejaksaan Timor Leste.

"Alasannya prisinpil. Kami mengapresiasi kinerja KPK dalam pemberantasan," kata Jose di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2013).

Selama ini, kata Jose, Timor Leste menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Hanya saja hubungan di bidang hukum, terutama pemberantasan korupsi belum terlaksana dengan baik.

Kerjasama ini dinilai sangat penting, terlebih sebagai negara yang belum lama merdeka, wabah korupsi sudah melanda Timor Leste. Modus-modus korupsi di Timor Leste pun hampir sama dengan di Indonesia.

"Jadi, kami ingin membina hubungan baik. Jadi, kita punya beberapa jaksa yang khusus menangani perkara korupsi," tegasnya.

20.45 | 0 komentar | Read More

Kasus Korupsi yang Akan Dibeberkan oleh Nazar: Dipanggil KPK Besok, Ini Kasus Korupsi yang Akan Diungkap Nazar

Terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin bersama istrinya Neneng Sri Wahyuni (kanan) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/1). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap terpidana kasus korupsi yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Rencananya Nazar akan diperiksa pada Rabu (13/11) mendatang."Rencananya Nazar dipeirksa lagi besok," kata kuasa hukum Nazar, Elza Syarief yang dihubungi Republika, Selasa (12/11).
Elza menjelaskan pemeriksaan terhadap kliennya diperkirakan akan dilaksanakan selama tiga hari seperti pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Pasalnya, saat ini Nazar sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.
Menurutnya, pemeriksaan Nazar masih terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kepemilikan saham di Garuda.
Elza menjanjikan, kliennya juga masih akan mengungkapkan sebanyak 20 proyek-proyek pemerintah yang menjadi bancakan para politisi dari sejumlah partai, termasuk Partai Demokrat.
Dari 20 proyek tersebut, lanjutnya, sampai saat ini Nazar baru mengungkapkan sebanyak 12 proyek. Sehingga Nazar masih akan mengungkapkan lagi delapan proyek sisanya kepada tim penyidik KPK.
"Semuanya kan ada 20 proyek, saat ini baru 12 proyek yang sudah diungkapkan Nazar, pemeriksaan sepertinya tiga hari lagi," jelas Elza.
Sebelumnya, M Nazaruddin menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Ia membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar dari uang yang diduga hasil korupsi. Keterangan pembelian saham Garuda ini disampaikan mantan wakil direktur keuangan PT Permai Group, Yulianis.
Dalam pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, Nazar memang kerap diperiksa KPK selama tiga hari sekaligus karena lokasi penahanannya yang berada di luar Jakarta.
Sebelum dan sesudah pemeriksaan, Nazar juga mengungkapkan pernyataan-pernyataan kontroversial, salah satunya mengenai pengungkapan banyak proyek-proyek pemerintah yang menjadi 'bancakan' partai-partai politik.
Di antaranya ada proyek Merpati MA60 pada 2010 dengan nilai proyek sebesar Rp 200 juta, lalu ada proyek KTP elektronik atau e-KTP dengan nilai proyek sebesar Rp 5,8 triliun dan proyek pembangunan gedung MK senilai Rp 300 miliar.
Dalam pemeriksaan terakhir pada 22 Oktober 2013 lalu, Nazar menyebut ada seorang menteri berinisial SS yang kerap mengatur proyek-proyek pemerintah dengan anggaran tahun jamak atau multy years.

20.44 | 0 komentar | Read More