Berita Tentang Kasus Akil Mochtar: Di Balik Kasus Tertangkapnya AM

by: http://hukum.kompasiana.com/2013/10/04/di-balik-kasus-tertangkapnya-am-597487.html
Kasus tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar (AM), yang menerima uang suap dari oknum pengusaha di kediamannya sungguh sangat mengejutkan. Kita nyaris tidak percaya kalau oknum Ketua sebuah lembaga tinggi semacam MK nekat menerima uang suap. Sosok yang sejatinya memberi teladan hukum justru terlibat praktik suap-menyuap. Apa jadinya nasib penegakan hukum di negeri ini kalau seorang ketua lembaga peradilan seperti MK terlibat suap?

Peristiwa penangkapan basah AM oleh tim penyidik KPK ini patut menjadi bahan renungan kita betapa praktik suap-menyuap, sogok-menyogok alias korupsi kian merajarela. Negara ini seolah sudah terkepung di segala penjuru oleh para koruptor.

Sehingga nyaris di setiap titik jabatan dan kekuasaan negara ada oknum koruptor yang bergentayangan. Entah oknum yang secara langsung menilap uang negara/rakyat atau oknum yang disuap oleh para pengusaha hitam.

Fenomena ini pastinya sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja untuk membuktikan ada tidaknya praktik korupsi di setiap jabatan atau kekuasaan negara itu tidak mudah. Apalagi oknum-oknum koruptor saat ini makin pintar dan lihai bertindak serta bersembunyi di balik jangkauan penegak hukum.

Sosok AM barangkali oknum penerima suap yang belum berpengalaman. AM masih terlalu amatiran dalam urusan suap-menyuap. Sehingga tindakan AM menerima suap di kediamananya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, dengan mudah dideteksi oleh tim penyidik KPK. Sekiranya AM lihai, penyidik KPK mungkin tidak bakalan mampu mengendus kasus AM.

Atau ketika itu AM khilaf. Lalu saat tawaran dolar singapura senilai tiga milyar datang di depan mata AM terperdaya. Dan praktik suap-menyuap harus berlangsung di kediamannya. Modus suap-menyuap seperti ini tentu tergolong amatiran. Sekiranya AM koruptor kelas kakap, AM tidak semudah itu mau menerima uang suap di kediamannya, tanpa ada rencana cantik atau upaya lihai menyembunyikan peristiwa suap-menyuapnya.

Begitu juga dengan oknum para penyuap, anggota DPR Chairun Nisa dan seorang pengusaha asal Palangkaraya bernama Cornelis Nalau. Mereka nampaknya masih amatiran juga dalam hal suap-menyuap. Transaksi menyuapnya masih sederhana. Mereka masih belum begitu rapi merancang dan menggelar suap pada AM. Modus penyuapan AM di kediamannya membuktikan para penyuap bukanlah oknum penyuap kelas kakap. Sekiranya penyuap kelas kakap, mereka akan lebih canggih menyuap AM. Sehingga KPK tidak akan mampu mendeteksi mereka. Sebagaimana masih banyaknya oknum-oknum penyuap atau koruptor di negeri ini yang belum bisa ditangkap habis oleh KPK.

KPK nampaknya hanya cenderung bisa menangkap oknum-oknum pejabat yang amatiran dalam praktik korupsi. KPK juga lebih cenderung hanya menangkap oknum-oknum pejabat tertentu atau rendah yang tidak punya kuku kuat di lingkaran kekuasaan. KPK belum mampu mengendus korupsi para koruptor kelas kakap. KPK belum mampu menjerat para konglomerat dan pejabat lingkaran atas. Kasus mega korupsi seperti rekening gendut petinggi Polri, Bank Century, mafia hukum, korupsi pajak dan proyek pembangunan Wisma Atlet, misalnya, belum mampu dibongkar habis oleh KPK.

Kecanggihan KPK dalam mengendus dan menangkap para koruptor kelas kakap seolah masih kalah dengan kepintaran dan kelihaian para koruptor kelas kakap tersebut. Kekuatan KPK seolah masih terlalu lemah untuk berhadapan dengan para konglomerat dan pejabat papan atas yang diduga terlibat kasus mega korupsi.

Bagi KPK kasus suap AM senilai tiga milyar itu memang masih amat kecil. Kasus AM juga bukanlah kasus yang melibatkan banyak para petinggi negara di pusat. Kasus AM hanyalah suap hasil pemilukada di kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sosok AM juga bukanlah pejabat tinggi yang berkuku dan punya jaringan kekuasaan. Sehingga kasus AM tidak terlalu susah dan berat diendus oleh KPK.

Hanya saja, keberhasilan KPK menangkap basah AM menerima suap harus diacungi jempol. Ini adalah sebuah prestasi besar bagi KPK. Malah, bagi saya keberhasilan KPK menangkap AM selaku Ketua MK memberi pelajaran yang berharga bagi kita betapa praktik korupsi yang terjadi di tanah air bukan saja karena lemahnya system penegakan hukum sehingga praktik korupsi kian marak. Praktik korupsi bukan pula karena masih kuatnya budaya feodalisme di tanah air hingga tindakan korupsi makin subur. Korupsi di negeri ini bukan juga semata karena keserakahan dan kerakusan oknum koruptor. Sebagaimana hal itu semua pernah diungkap oleh Abraham Samad ketika tiga tahun lalu saya dan teman-teman mengundang beliau dalam acara Pembukaan Pelatihan Jurnalistik Tingkat Lanjut Nasional (PJTL-N) PK Identitas Unhas untuk membawakan materi korupsi yang terkait dengan tema PJTLN; Jurnalisme Investigasi Mengungkap Kasus Korupsi.

Lebih daripada itu, kasus korupsi di Indonesia sesungguhnya adalah persoalan lemahnya iman. Menurut saya iman adalah benteng moralitas sesungguhnya. Ketika iman ini lemah maka disitulah kerapuhan moralitas menghadapi tindakan korupsi. Iman juga adalah dasar kesadaran sejati. Ketika iman ini lemah, kesadaran hukum dan bernegara tidak akan kuat membendung godaan harta dan kekuasaan.

Bagi saya iman adalah kekuatan yang maha dahsyat yang menuntun manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, iman menjadikan pemiliknya hati-hati dan takut berbuat pelanggaran hukum apalagi sampai korupsi menilap uang rakyat/negara. Sebab bagi seorang pejabat atau pemimpin yang beriman kuat, ia akan senantiasa merasa terawasi oleh Tuhan semesta alam. Kapan pun, dalam keadaan apapun rasa mawas diri itu sangat tinggi dan siaga mengantisipasi setiap terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Sehingga jangankan mau korupsi, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai abdi negara atau bangsa saja adalah pantang bagi seorang pejabat atau pemimpin bangsa yang beriman kuat.

Sekiranya dalam kenyataannya hari ini ada pemimpin atau elite politik yang dianggap ustaz atau berasal dari organisasi/partai berbasis agama namun kemudian terlibat korupsi, saya menduga iman sang ustaz atau elite partai agama tersebut masih amat lemah menghadapi godaan harta.

Bagi pemimpin atau elite politik beriman kuat korupsi adalah haram dan dilarang keras. Maka tidak ada alasan kuat untuk korupsi. Apa pun agamannya. Sekiranya iman agamanya masih kuat menuntun dirinya, korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak akan dilakukannya. Mengingat besarnya dosa perbuatan korupsi di mata Sang Pencipta dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Lantas mengapa negara yang dianggap sekuler atau mayoritas tidak beragama (atheis) tetapi praktik korupsi dan tidak separah Indonesia? Singkat saja setiap persoalan atau fenomena sosial seperti korupsi memiliki ruang dan konteks yang berbeda. Persoalan iman atau agama bukanlah faktor satu-satunya yang mempengaruhi terjadinya korupsi di suatu negara. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya korupsi, dan penyebab terjadinya korupsi di setiap negara itu berbeda-beda. Sehingga kasus korupsi di tanah air tidak boleh dipersamakan dengan di negara barat yang mayoritas masyarakatnya dianggap sekuler dan bahkan atheis.

Kita perlu memahami dan membedah sendiri persoalan korupsi di negara ini. Sehingga solusi dan jalan keluarnya tidak pula dikopi paste dari negara luar. Jawaban atau solusi pengentasan korupsi di negara luar pastinya belum tentu baik dan cocok diterapkan di tanah air. Maka tidak ada jalan kecuali seluruh elemen bangsa ini tiada hentinya memikirkan dan berusaha mencari jalan terbaik bagi pengentasan korus korupsi di negeri ini. Semoga.

Sabah, 4 Oktober 2013