Kebakaran Hutan Terbesar di Dunia

BELUM pernah ada polusi asap di sepanjang sejarah dunia sebesar yang dihasilkan kebakaran hutan di Indonesia tahun 1997/1998. Kebakaran hutan tahun 1997/ 1998 memang paling besar jika dibandingkan dengan peristiwa kebakaran yang pernah terjadi sebelumnya.

Tahun 1997, kebakaran hanya 263.992 hektar hutan di 25 provinsi, terdiri dari hutan tanaman industri (HTI), hutan sekunder, dan padang alang-alang. Tahun 1998 ini kebakaran hutan seluas 520.000 hektar melanda Kaltim, Aceh, Sumut, Sumsel, Riau, Sulut, Kalteng, dan Maluku. Kebakaran di Kaltim terbesar pada areal HPH (315.132 hektar) dan HTI seluas 95.593 hektar.

Dari beberapa faktor dominan yang mempengaruhi kebakaran, seperti sumber api, kegiatan pembukaan lahan, faktor sosial, budaya dan ekonomi, curah hujan, dan keterjangkauan wilayah daerah rawan kebakaran menjadi I hingga IV. Kebakaran terbesar tahun 1998 yang terjadi di Kalimantan Timur menimbulkan kerugian sekitar Rp 10 trilyun.

Data dari Ringkasan Eksekutif Kantor Menteri Lingkungan Hidup menggambarkan, dilihat dari jenis hutan dan lahan yang terbakar tahun 1998, memperkuat asumsi bahwa penyebab utama kebakaran adalah pembukaan lahan secara besar-besaran. Dari 507.239,5 hektar hutan dan lahan yang terbakar tahun 1998, sebagian besar yaitu 315.132 hektar adalah lahan HPH. Lahan/ladang masyarakat yang terbakar hanya 1.857 hektar dan kebun masyarakat 10.758 hektar. Sisanya adalah lahan hutan, terutama hutan Taman Nasional Kutai.

Kebakaran tahun 1998 di Kaltim tidak hanya akibat kemarau panjang (El Nino), tetapi juga karena sikap dan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi cuaca masih rendah. Akibat El Nino yang masih kuat, sebagian Kaltim, terutama kawasan Kabupaten Kutai, belum mendapatkan hujan sejak Desember tahun 1997. Mengetahui bahwa hujan telah jatuh di provinsi lain, masyarakat Kaltim mulai membakar lahan untuk berbagai aktivitas, tanpa menyadari bahwa El Nino di daerah mereka belum berakhir.

Berdasarkan data kebakaran hutan dari tahun 1984 sampai dengan 1997, serta analisis kebakaran hutan dan lahan tahun 1998, terlihat bahwa Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya tidak mengalami kebakaran sesering Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

Kemungkinan besar tingkat konversi lahan di Indonesia bagian timur tidak setinggi di Indonesia bagian barat. Perubahan ekologi di Indonesia bagian timur belum seserius seperti di Indonesia bagian barat. Kecuali data statistik daerah Riau menunjukkan, provinsi itu tidak mengalami kebakaran, hanya tahun 1984, 1993, dan 1995.

***

PENGAMAT pembangunan kehutanan Ir Titus Sarijanto melihat, selama taraf hidup petani masih seperti sekarang ini, sementara lahan yang tersedia cukup luas, maka pembakaran dalam penyiapan lahan yang menghasilkan asap masih tetap akan terjadi. Karena itu, petani harus didorong agar mampu atau sejahtera sehingga mereka mampu melaksanakan pertanian sepanjang tahun dengan cara intensif.

Bila petani lahan kering ini mampu melaksanakan pertanian sepanjang tahun dengan cara intensif, di mana lahan tidak sempat ditumbuhi semak belukar, maka tidak perlu lagi membakar semak-semak dalam mempersiapkan penanaman.

Pertanian intensif berarti pengolahan lahannya juga intensif dengan pemupukan. Hal itu berarti petani harus mampu membeli pupuk dan mampu mengolah lahan dengan baik. Bila lahannya lebih dari dua hektar, berarti harus mampu memakai mesin. Oleh karena itu, petani harus didorong agar mampu atau sejahtera supaya bisa melaksanakan pengolahan lahan secara intensif.

Titus Sarijanto yang juga alumnus Fakultas Hutan Institut Pertanian Bogor itu menjelaskan, jika petani telah memiliki kebun atau hutan tanaman cukup luas, sehari-hari mereka akan sibuk mengurus kebun atau hutan tanamannya.

Di Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah, ungkap Titus, ada juga asap, tetapi petani tradisional di sana tidak banyak. Mereka sudah banyak yang dapat mempraktikkan pertanian modern tanpa bakar, karena sebagian besar mereka telah mampu membiayai penyiapan tanaman dengan mesin atau mekanis. Kalaupun ada pembakaran, sebagian besar sudah mampu melaksanakan pembakaran terkendali sehingga tidak merembet ke luar lahannya.

Untuk membuat petani di luar Jawa menjadi petani modern, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan peran swasta. "Swasta dapat menjalin kerja sama dengan petani, misalnya dalam pembuatan/pembangunan hutan tanaman industri atau hutan rakyat," kata Titus. Sebab, swasta berkepentingan memperoleh bahan baku bagi industrinya, sedangkan petani berkepentingan memperoleh penghasilan dari produksi kayu secara terus-menerus.

"Pemerintah sebenarnya cukup menyediakan lahan atau kawasan hutan yang rusak, sementara modalnya dapat dibantu oleh swasta atau pemerintah dengan dana reboisasi," ujarnya seraya menunjuk contoh-contoh perusahaan yang telah melaksanakan program itu di Kalimantan.

Begitu juga di bidang perkebunan, kredit dapat disediakan untuk petani dengan jaminan dari swasta yang menjadi "bapak angkatnya". Yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan sistem yang bersifat saling menguntungkan, terutama menyangkut perhitungan persentase harga komoditas bahan baku terhadap harga komoditas setelah diolah.

Titus menambahkan, swasta juga harus mampu memanfaatkan kayu-kayu kecil hasil pembersihan lahan, agar menghindari kecenderungan pembakaran. Perusahaan-perusahaan yang dapat memanfaatkan kayu-kayu kecil ini adalah perusahaan industri pulp atau chip (potongan kayu). (pun)