Kalau Saja Andre dan Sule Pimpin “Jakarte,” DKI Jadi Seperti Apa?

by: http://metro.kompasiana.com/2012/03/10/kalau-andre-dan-sule-pimpin-jakarte-dki-jadi-seperti-apa-445350.html

Teringat dengan sebuah tayangan di Trans TV beberapa hari lalu,  menampilkan komentar Sule terhadap Andre saat ditanyakan kepadanya apa pendapatnya jika Andre menjadi Gubernur alias DKI-1. Sule memberi jawaban antusias full semangat, bahwa Andre memang cocok dan pas memimpin DKI karena selain pernah memiliki kemampuan bersaing dalam pilkada Banten (meski kalah) juga mempunyai relasi (penggemar)yang banyak di DKI dan seluruh tanah air.

Tentu Sule menilai Andre adalah figure yang pas dan tepat, selain karena faktor alasan obyektif di atas juga karena ia adalah rekan akrab dan pasangan paling top dalam program acara OVJ dan beberapa program lainnya di dalam iklan TV dan media cetak, wajarlah Sule memberikan aplus dan dukungan kepada Andre.

Majunya Andre dan Sule sebagai calon DKI-1 memang masih sebatas rumor dan gosip. Meskipun masih sebatas “kabar burung” ada baiknya kita cermati dengan seksama dalam wacana yang ringan dan yang lucu. Ini perlu dilakukan agar kabar burung itu dapat disikapi dan diantisipasi dari sekarang, baik untuk tujuan mendukung maupun untuk tujuan sekadar terperanjat.

 

Benarkah semudah itu untuk menjadi Gubernur DKI? Apakah menjadi Gubernur DKI hanya sebatas popularitas dan punya koneksi yang luas dan banyak? Berikut ini kita mengupas sedikit tentang profil dan status ibukota DKI sebagai ibukota negara Republik Indonesia.

Selain itu, apa persoalan paling krusial yang dihadapi oleh masyarakat DKI untuk memenuhi syarat sebagai kota paling aman di dunia dan menjadi kota yang paling layak dihuni di dunia. Untuk itu kita perlu mengupas sedikit beberapa sisi penting tentang DKI Jakarta dalam beberapa bagian di bawah ini.

Jakarta dan Permasalahannya

Daerah Khusus (DK) ada beberapa tempat di seluruh Indonesia, yaitu Jakarta (disebut DKI Jakarta), Aceh, Papua dan Papua Barat. Semua daerah khusus itu memiliki dasar hukumnya. Untuk DKI dasar hukumnya adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah khusus berbeda dengan daerah Istimewa (seperti Yogyakarta). Daerah khusus memiliki hak otonomi khusus dalam beberapa hal lebih akibat kepentingan politik, sedangkan daerah Istimewa lebih kepada soal budaya dan sejarah.

Kembali ke Jakarta. Kota yang pernah Empat kali berganti nama ini memiliki luas 665 Km2 kini menampung jumlah penduduk (terdaftar) sebanyak 9,59 juta (sensus 2011). Hal ini mengacu pada pidato LPJ 2010 oleh Gubernur Fauzi Bowo di DPRD DKI pada 5/4/2011.

Jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa itu (belum lagi yang tidak terdaftar dan pendatang atau pekerja yang usaha atau kantornya berada di Jakarta) tentu membuat kota Jakarta sangat padat. Menurut catatan  National Geographic Indonesia yang dipublikasikan pada 17 Februari 2011, tingkat kepadatan kota Jakarta mencapai 14.464 per kilometer persegi. Dengan tingkat kepadatan penduduk seperti itu (belum lagi ditambah yang tidak terdftara) menempatkan kota Jakarta sebagai salah satu kota urutan nomor Empat paling padat di dunia.

Perhatikan sepuluh kota terpadat di dunia (urutan pertama sampai ke sepuluh) berikut ini :

1. Seoul,Korea selatan – 10,321,449
2. Mumbai, India – 9,900,000
3. Sao Paulo, Brazil – 9,839,436
4. Jakarta, Indonesia – 9,597,900 (Jumlah Jabotabek hampir 29 juta jiwa).
5. Moscow, Russia – 9,000,000
6. Mexico City, Mexico – 8,591,309
7. Shanghai, China – 8,205,598
8. Tokyo, Jepang – 8,021,943 jiwa
9. Istanbul, Turkey – 7,774,169
10. New York, Amerika Serikat – 7.362.600

Dengan kepadatan penduduk sebanyak hampir 15 ribu jiwa per kilometernya, tentu DKI menghadapi persoalan sosial yang teramat pelik dan rumit. Padahal sebagaimana disebutkan dalam UU di atas  fungsi dan peran DKI Jakarta adalah jIbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, seluruh dunia.

Sesuai dengan fungsi dan peran DKI Jakarta dan seluruh persoalan yang terkandung di dalamnya Gubernur yang bertugas dan bertanggung jawab di DKI Jakarta harus mampu menjawab tantangan  berikut ini :

• Masalah Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
• Masalah Pengendalian penduduk dan permukiman
• Masalah Transportasi, sarana dan prasarana serta kemacetannya
• Msalah Industri dan perdagangan
• Masalah Pariwisata
• Masalah Keamanan dan Penghijauan
• Selain itu, Gubernur DKI Jakarta harus mampu melaksanakan  tugas protokoler misalnya menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan negara.

Melihat posisi dan kondisi serta persoalan rutin dan protokoler yang harus dipertanggung jawabkan oleh Gubernur selaku orang nomor satu dalam lingkungan pemprov DKI Jakarta, pantas memilih Gubernur DKI bukanlah sekadar basa-basi atau sekadar sangat poluper, sangat dikenal, banyak massanya dan sebagainya.

Menjadi Gubernur DKI sekarang BUKAN seperti dahulu tatkala DKI Jakarta belum dijangkiti oleh banyak penyakit sosial. Dahulu saja menjadi Gubernur sangat selektif meskipun lebih ditonjolkan oleh kepentingan politik ketimbang kebutuhan publik. Hanya saja pada beberapa dekade sebelumnya kepentingan politis itu lebih dititikberatkan pada persoalan keamanan dan kenyamanan DKI Jakarta saja.

Hingga saat ini (2012) dari pertama terbntuknya pemporv DKI telah terdaftar sebanyak 16 Gubernur yang pernah memimpin DKI Jakarta, dari era Suwiryo (1945 -1947) sampai Fauzi Bowo (2012). Dengan kata lain selama 67 tahun resmi berlakunya pemprov DKI telah dijabat oleh 16 pejabat Gubernur yang memiliki rata-rata usia menjabat selama 4,2 tahun usia jabatan.

Atas dasar seluruh rangkaian penjelasan di atas, siapakah yang paling tepat memimpin dan mengelola Jabatan Gubernur DKI Jakarta? Berikut nama-nama yang sudah  gencar muncul sebagai calon-calon Gubernur DKI, selain Fauzi Bowo adalah sebagai berikut :

Jalur Independen

1. Adyaksa Dault (mantan Menpora); 2. Faisal Basrie (ekonom, mantan komisioner KPPU); 3. Firman Abadi; 4. Marzuki Usman (mantan Menteri Pariwisata era Gus Dur, Mantan Ketua Bapepam); 5. Mayjen Soeharto (Marinir).

Calon Partai Golkar

1. Azis Syamsudin (DPR); 2. Basuki/Ahok (DPR, mantan Bupati Belitong Timur); 3. Priya Ramadhani (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta); 4. Tantowi Yahya (DPR).

Calon PDI Perjuangan

1. Rano Karno (Wakil Bupati Tangerang); 2. Priyanto (Wakil Gubernur DKI Jakarta).

Calon Partai Demokrat. Nachrowi Ramli (Ketua DPRD DKI Jakarta).

Calon PKS. Nugroho Djayusman.

Calon dari “kabar burung” Andre OVJ berpasangan dengan  Sule.

Sanggupkah Andre dan Sule memimpin DKI? Cukupkah popularitas saja dan terkenal menjadi Gubernur? Mampukah mereka beradaptasi dengan serangkaian tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur yang harus menjalankan aneka fungsi dan peran yang mengemban tugas rutin dan protokoler kenegaraan di wilayah Ibukota Negara Kesatuan RI, nantinya?

Jawabannya tentu bisa Ya bisa juga Tidak. Namun demikian terserah pada pilihan rakyat juga karena pilkada ini dasarnya menjunjung tinggi demokrasi. Esensi dari demokrasi juga yang menjawabnya sesuai prinsip demokrasi yaitu “dari rakyat, Oleh rakyat dan Untuk rakyat.”

Tapi kalau boleh tahu rakyat yang bagaimana..? he he..he he..he..

Salam Kompasiana

abanggeutanyo