Benarkah Jokowi Ditahan? “Penahanan” Jokowi di DKI Melanggar Konstitusi

Ilustrasi (foto www.kompas.com)

by: http://politik.kompasiana.com/2013/10/16/penahanan-jokowi-di-dki-melanggar-konstitusi-599454.html

Tak terasa sudah setahun masa Jabatan Jokowi memimpin DKI Jakarta. Tepat hari ini 16 Oktober 2012 yang lalu Jokowi di lantik . Sesaat setelah dilantik Jokowi langsung saja blusukan ke daerah Pademangan dan daerah lainnya untuk mengumpulkan permasalahan DKI Jakarta.

Jokowi dibantu Ahok alias Basuki Tjahya Purnama menggebrak Jakarta. Mereka berdua bekerja cepat, sehingga para pegawai pemrov “keteteran” mengikuti ritme cara kerja mereka berdua. Banyak yang tak sanggup sehingga mengundurkan diri dari jabatan mereka. Mereka tak biasa bekerja cepat tepat dan efisien. Selama ini mereka bekerja biasa-biasa saja seperti di daerah-daerah lain di Indonesia. Nyaris tanpa tantangan seperti di Jakarta.

Tak ayal selama setahun kepemimpinan Jokowi, banyak sudah yang bisa dirubah dari DKI Jakarta. Penataan pedagang pasar, pembangunan transportasi massal. mengatur perparkiran dan relokasi penduduk dari waduk Pluit dan Ria-Rio yang semuanya menjadikan Jakarta lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Gerakan dan gebrakan Jokowi Ahok membuat “iri” rakyat di daerah lain. Mereka merindukan pemimpin yang cekatan, bekerja tanpa pamrih dan semua kebijakannya menyentuh kepentingan rakyat banyak. Sementara daerah lain sepertinya adem-adem ayem tanpa perubahan yang drastis. Malah ada pejabat daerah yang hanya memperkaya “dinasti” mereka seperti daerah Banten yang akhir-akhir ini heboh melakukan kecurangan pilkada demi melanggengkan kekuasaan dinasti mereka.

Banyak yang mengelu-elukan keberhasilan Jokowi. Memuji-muji dan berharap Jokowi jangan meninggalkan DKI. Jokowi harus “ditahan” di DKI sampai masa jabatannya berakhir 2017 mendatang. Padahal rakyat sudah membutuhkan sosok Jokowi yang bisa menjadi motor penggerak pejabat yang lain untuk bisa bekerja cepat seperti dirinya.

Wacana “penahanan” Jokowi di DKI dan tak diizinkan nyapres oleh segelintir penduduk DKI yang ketakutan jika Jokowi menjadi presiden maka Ahok lah yang akan menjadi gubernur DKI. Lalu isu sara pun dimainkan oleh mereka yang tak menginginkan Ahok alias Basuki Tjaya Purnama menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang “melenggang” ke Istana. Ketakutan yang tak berdasarkan dan sangat tidak etis dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila yang menjamin setiap warganya untuk duduk dalam pemerintahan apapun agama dan etnisnya.

Sejak Jokowi Ahok mencalonkan diri menjadi Gubernur dan wakil gubernur isu sara ini juga telah dihembuskan. Apa lacur mereka tak berhasil menjalankan misi mereka untuk menggagalkan Jokowi Ahok. Warga DKI adalah warga yang cerdas tak termakan isu sara itu.

Demikian juga sekarang ini warga DKI yang cerdas pastilah akan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden di negeri yang sudah hampir “kolaps” ini. Mereka tidaklah egois dan pasti ingin bukan hanya DKI yang maju tapi seluruh daerah di Indonesia harus maju.

Bagi Jokowi tak ada aturan yang dilanggar jika mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Malah jika beliau ditahan-tahan karena alasan Jokowi masih dibutuhkan di DKI, itulah yang sebenarnya melanggar konstitusi. Karena tak ada aturan yang melarang. Apakah mereka tidak berfikir bahwa Jokowi itu bukan saja dibutuhkan DKI, memangnya rakyat Indonesia tak butuh Jokowi?

Padahal kita tahu bahwa jika Jokowi menjadi presiden 2014 ini. Kita akan dipimpin oleh orang yang bekerja cepat menyelesaikan segala permasalahan di negeri ini. Jokowi akan melakukan gebrakan-gebrakan yang “signifikan”. Karena negeri ini butuh motor penggerak. Dan motor penggerak itu ada pada diri Jokowi.