Sisi lain: Jokowi “Reshuffle” Kabinet yang Mandul

Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO

Perkembangan politik di masyarakat sangat dinamis berkenaan munculnya berbagai isu dalam pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan 6 bulan lebih dari satu hari. Isu paling hangat yang berkembang saat ini adalah isu mengenai resuffle kabinet yang berhubungan dengan bidang ekonomi.

Menurut para ahli ekonomi Peneliti Lingkar Studi Perjuangan dalam pemerintahan Jokowi ini memang sudah sangat terasa masalah ekonomi seolah merupakan momok bagi tim ekonomi Jokowi. Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula, demikian sulitnya kehidupan masyarakat sulitnya mendapatkan pekerjaan, ditambah harus menanggung beban biaya hidup akibat BBM yang terus naik.

Kelihatan sekali tim ekonomi Jokowi-JK kelihatan sangat keteter, mulai dari Sofyan Jalil, Rini Suwandi, Sudirman Said, Bambang Brojonegoro, ibarat orang berjalan selalu tersandung-sandung, selalu kesulitan menghadapi berbagai persoalan ekonomi Indonesia yang semakin berat.

Apakah mereka bukan dari kelas utama ahli ekonomi, bukankah diantara mereka adalah pilihan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang seyogyanya memahami problem ekonomi Indonesia mengingat pengalaman nya sebagai Wakil Presiden 2 kali periode. 

Ataukah sebenarnya mereka orang-orang titipan pihak ketiga yang tidak peduli kepada nasib rakyat Indonesia, yang penting bagi dirinya dan kelompoknya keuntungan yang diperolehnya semakin meningkat.

Para pakar menilai penunjukkan Sofyan Djalil sebagai menteri koordinator perekonomian tidak tepat. Terbukti dalam menjalankan kebijakan ekonomi Indonesia selama 6 bulan terakhir ini situasi perekonomian nasional yang terus merosot. Indonesia malah makin terperosok kedalam permainan pasar bebas, korbannya dengan ditandai nilai rupiah anjlog terus.

Semakin kalut kondisi ekonomi nasional tidak lepas dari nilai tukar rupiah yang semakin merosot, tercatat, sejak awal tahun 2015, nilai tukar Rupiah terus bergerak melemah ke level Rp12.900 per USD. Bahkan, pernah mencatat kelevel terendahnya yakni Rp13.200 per US

Subsidi BBM dihapus dan penghapusan subsidi gas buat rakyat. Akibatnya harga bahan pokok yang melambung di tengah pelemahan rupiah. Dalam empat bulan terakhir, mafia bahan pokok bebas bermain adalah bukti bahwa pasar dalam negeri masih tergantung impor, atau selalu dikondisikan harus import.

Masyarakat semakin kritis bahwa tim ekonomi yang dinakodai Sofyan Djalil pilihannya Jusuf Kalla sepertinya mandul, tidak bisa berbuat apa-apa. Belum terdengar apa ada grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi.

Di sisi makro ekonomi juga tak membaik jika yang dikejar pemerintah adalah target investasi, kondisi ini jelas tidak menarik calon penanam modal. Bisa jadi mereka berpikir ulang, lalu mengalihkan rencana investasinya ke negara yang lebih aman.

Contohnya banyak negara-negara pada KTT ASEAN di Myanmar, KTT APEC di Tiongkok serta terakhi pada pertemuan G 20 pada Nopember tahun lalu banyak yang telah membatalkan dirinya untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah China. Berita terakhir Jokowi akan merayu Presiden Tiongkok Xi Jinping agar merealisasikan janjinya akan menambah investasi di Indonesia.

Persoalan lainnya adalah pernyataan-pernyataan para petinggi negara mulai dari Meko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro, bahkan sampai kepada Bapak Presiden sendiri yang tidak memberikan jawaban penjelasan kepada rakyat, sehingga membuat masyarakat semakin bingung.

Sebagai contoh komentar kontroversial Menko Sofyan Djalil yang mengkambing-hitamkan kecilnya remitansi TKI sebagai penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dollar AS dan juga, komentar sejawatnya di tim ekonomi, Menkeu Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa melemahnya kurs akan semakin menguntungkan APBN.

Dan yang tidak kalah mengecewakan menurut para pengamat adalah adalah jawaban Presiden Jokowi yang meminta wartawan menanyakan masalah kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada menteri ESDM. Itu indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak bersungguh-sungguh menjaga wibawa negara

Masalah lain lemahnya koordinasi antara Presiden dengan para menterinya, dalam pemberitaan disebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menerima laporan perkembangan harga beras dari para bawahannya yang seharusnya menjadi tugas Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.

Menghadapai berbagai masalah berat, banyak yang menilai, tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK akan mengalami kegagalan dalam menjalankan roda perekonomian nasional, oleh sebab itu sebelum terlambat Presiden Jokowi harus berani mengambil resiko politik yaitu berani mereshuffle khususnya kepada para menteri yang raport kinerjanya dalam 6 bulan terakhir ini merah

Reshuffle seyogyanya segera di lakukan oleh Jokowi. Namun supaya reshuffle terarah dan bagian untuk meningkatkan kinerja pemerintahan khususnya bidang kesejahteraan rakyat tercapai maka harus difokuskan terutama pada dua bidang saja yaitu di bidang perekonomian dan stabilitas politik dan keamanan serta penegakan hukum.

Dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menkeu, dan bidang politik hukum dan keamanan dalam hal ini Menkopolhukam. Kedua bidang kementerian ini diharapkan menjadi prioritas reshuffle kabinet.

Demikianlah akhirnya Presiden Jokowi pada akhirnya akan meresuffle kabinetnya apalagi ketika partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat mulai menyuarakan dukungannya kepada Presiden Jokowi, misalnya yang disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut bahwa reshuffle kabinet perlu dilakukan karena tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rendah. Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mendukung wacana agar Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya yang dianggap berkinerja buruk

Sumber 1

Sumber 2

Sumber 3

http://politik.kompasiana.com/2015/04/21/jokowi-reshuffle-kabinet-yang-mandul-719676.html