Tentang Anggota DPR: Mayoritas Anggota DPR Pembohong?

 

oleh Fatih Mujahid

by: http://politik.kompasiana.com/2013/09/30/mayoritas-anggota-dpr-pembohong-597040.html

Sejumlah anggota dewan telah terbukti korupsi, mereka juga justru bertindak melawan arus perang terhadap korupsi yang sedang dirindukan publik.

Apa jadinya ketika publik yang nota bene sebagai pemilih anggota DPR menilai kebanyakan politisi di Senayan itu ternyata pembohong? Itulah yang diungkapkan Indonesia Network Election Survey (Ines) dari hasil surveinya baru-baru ini.

Berdasarkan survei yang digelar 16-30 Agustus 2013 itu, responden menganggap 87,3 persen anggota DPR berperilaku korup, melakukan kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menganggap 78,6 persen anggota DPR malas mengikuti sidang dan tertidur di dalam sidang.

“Masyarakat menilai 89,3 persen anggota DPR RI tukang bohong dan tidak jujur,” ujar Direktur Eksekutif Ines, Irwan Suhantono.

Kinerja anggota DPR juga dinilai tak kalah buruk dari perilaku mereka. Menurutnya, sebanyak 42,1 persen responden menilai anggota DPR tidak berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan 67,1 persen responden merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan.
Survei Ines ini mengambil sampel 8.280 responden yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Mereka tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten, dan 92 kotamadya yang meliputi 600 desa dan 435 kelurahan. Tingkat kesalahan atau margin of error survei ini sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengamat sosial Iwan Januar menuturkan hasil survei Ines tersebut merupakan realita yang harus diterima oleh seluruh anggota dewan dan partai politik.

Menurutnya, anggota DPR sering bersikap atau mengambil keputusan atau mendukung kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. “Kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, privatisasi sumberdaya alam adalah hal-hal yang merugikan masyarakat,” ujar Iwan kepada Media Umat.

Dalam setiap keputusan itu DPR selalu bersikukuh bahwa keputusan itu diambil untuk kepentingan negara, lalu bagaimana dengan kepentingan publik atau rakyat? Benarkah sedramatis itu keadaannya sampai-sampai harus diambil keputusan menaikkan BBM misalnya, atau juga tarif listrik?

“Di situlah rakyat merasa dibohongi karena di sisi lain banyak pakar yang menjelaskan bahwa masih banyak alternatif yang bisa diambil tanpa merugikan rakyat,” tuturnya.

Publik juga melihat banyak anggota DPR memiliki cacat moral. Yang paling menonjol jelas kasus korupsi. Selain sejumlah anggota dewan telah terbukti korupsi, mereka juga justru bertindak melawan arus perang terhadap korupsi yang sedang dirindukan publik.

“Misalnya anggota DPR malah menentang pengetatan remisi bagi koruptor, atau ada juga anggota dewan yang malah begitu bersemangat melawan bahkan ingin membubarkan KPK,” tandasnya.

Itu belum lagi, lanjut Iwan, kebiasaan membolos sementara mereka dipilih dan digaji oleh rakyat. Ini kian mempertegas bahwa anggota dewan memang sudah tidak bisa lagi dipercaya, alias pembohong.

“Anggota dewan sudah melupakan konstituennya yang ketika masa kampanye justru dielus-elus dan diberi janji-janji ‘angin surga’. Nyatanya? Nol. Pantas bila publik menilai mayoritas anggota dewan adalah pembohong,” ungkapnya.

Khusus parpol Islam, jelas Iwan, umat justru melihat para politisi atau anggota dewan melempem memperjuangkan syariat Islam dan kepentingan umat Islam. “Masih eksisnya Ahmadiyah adalah bukti melempemnya semangat penegakkan syariat Islam di tengah anggota dewan yang berasal dari parpol Islam,” pungkasnya.