Berita Terbaru Jokowi Marah: Kebijakan Jokowi vs Manajemen Jokowi

by: http://birokrasi.kompasiana.com/2013/10/22/jokowi-marah-kebijakan-jokowi-vs-manajemen-jokowi--602843.html

Jokowi di depan Bupati, Walikota, Lurah, dan Camat se-DKI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Jokowi memberikan pengarahan mengenai birokrasi yang dapat melayani masyarakat dan harus memulai pelayanan masyarakat tepat waktu sehingga makin optimal. Foto: Andrean Kristianto - dari kompas.com

Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)

Jokowi marah saat sidak di kantor PTSP Jakarta Timur. Padahal, Jokowi sendiri yang memilih Jakarta Timur sebagai kota pertama sekaligus pilot project pelaksanaan PTSP. Juli 2013 lalu, Jokowi juga sudah sidak ke sana. Ada apa dengan kebijakan dan manajemen Jokowi?

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah butir terakhir dari poin ke-9 dari 9 Program Unggulan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bukan mau-maunya Jakarta Timur untuk dijadikan pilot project PTSP. Itu adalah pilihan dan kebijakan Jokowi. Jokowi pula yang menyimpulkan bahwa pemilihan Jakarta Timur sebagai kota pertama karena sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang cukup baik. Sidak pertama dilakukan Jokowi: Selasa, 16 Juli 2013. Jokowi tiba sekitar pukul 15.15 WIB. Sidak kedua Jokowi: Jumat, 18 Oktober 2013. Jokowi tiba di sana pukul 12.45 WIB.

Antara 16 Juli 2013 hingga 18 Oktober 2013, penataan sistem apa yang sudah dilakukan Jokowi? Model manajemen seperti apa yang diterapkan Jokowi di sana? Bentuk pelatihan yang bagaimana yang sudah dilakukan Jokowi di sana agar sumber daya manusia di sana mampu mengemban tugas tersebut? Jarak kantor Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, dengan kantor PTSP di kantor Walikota Jakarta Timur, sekitar 15 kilometer. Bagaimana Jokowi membangun sistem kontrol agar program unggulan tersebut berjalan efektif sebagaimana mestinya? Barangkali jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut bisa diklarifikasi dengan penilaian Jokowi bahwa Jakarta Timur sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang cukup baik.

Formula Sidak ala Jokowi

Karena sidak adalah singkatan dari Inspeksi Mendadak, maka ya semuanya serbadadakan. Tanpa pemberitahuan. Tanpa persiapan dari pihak yang akan disidak. Salah satu tujuan sidak adalah untuk menemukan kondisi real, kondisi tanpa rekayasa. Formula Sidak ala Jokowi, saya sebut demikian, karena formula ini kerap ia implementasikan di beberapa sidaknya sejak menjadi orang nomor satu Jakarta, adalah Formula Simulasi.

Misalnya, ketika Sidak ke beberapa kelurahan di awal-awal kepemimpinannya. Jokowi memosisikan dirinya sebagai anggota masyarakat yang tengah mengurus dokumen di kantor pemerintah tersebut. Ia minta petugas kelurahan menjelaskan step by step pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya. Mulai dari awal hingga akhir. Dari simulasi tersebut, Jokowi akan tahu, apakah petugas yang bersangkutan sudah memahami dengan benar prosedur melayani masyarakat dalam hal pembuatan KTP.

Formula itu pulalah yang ia terapkan saat Sidak ke pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di lantai dasar Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat, 18 Oktober 2013. Jokowi tiba di sana pukul 12.45 WIB. Jokowi minta dijelaskan, bagaimana prosedur jika warga ingin mengurus tanda daftar perusahaan. Problem pertama muncul ketika penjelasan petugas di lantai dasar tak cukup memadai, khususnya mengenai jangka waktu pengurusan dokumen tersebut.

Jokowi kemudian membawa segepok dokumen dari lantai dasar itu. Problem kedua muncul ketika beberapa PNS di sana tak tahu pasti, apakah proses selanjutnya dieksekusi di lantai tiga atau lantai empat. Lha, kalau PNS yang sehari-hari berkantor di sana saja tidak tahu, apalagi warga yang datang mengurus dokumen. Sejumlah pihak yang berwenang dan pemangku jabatan di institusi itu mulai tak nyaman. Jokowi tentu sudah bisa mencermati dari raut muka serta body language mereka.

Akhirnya, diinfokan ke Jokowi, proses selanjutnya di lantai tiga. Problem ketiga muncul, di lantai itu hanya ada sekitar enam atau tujuh orang pegawai. Petugas yang berwenang untuk memproses selanjutnya tak ada di tempat. Beberapa PNS berusaha menelepon yang bersangkutan. Chusnul Chotimah, Kepala PTSP yang mendampingi Jokowi, mencoba mengambil alih. Eh, problem keempat muncul, Kepala PTSP tak bisa mengoperasikan komputer untuk hal tersebut karena tak tahu password-nya.

Marah, Jokowi Lempar Bundelan Data di Kantor Wali Kota Jaktim Sumber: kompas.com, Jumat, 18 Oktober 2013 | 14:08 WIB Sekitar lima menit menunggu, orang yang dimaksud tak kunjung datang. Jokowi yang masih memegang sebundel data TDP, beranjak pergi tanpa mengatakan sesuatu apa pun. Sebundel data itu dilemparkan begitu saja ke salah satu meja di ruangan itu hingga menimbulkan bunyi keras, brakk! Semua orang yang ada di dalam ruangan pun tak bersuara melihat Jokowi marah. Seusai melempar sebundel data, Jokowi didampingi beberapa ajudannya, berjalan cepat meninggalkan ruangan. Tak ada salam perpisahan dengan PNS di Kantor Wali Kota tersebut, Jokowi langsung berjalan ke mobil dinasnya dan masuk sambil membanting pintu mobilnya.

Sumber Daya yang Relevan dengan Program

Keempat problem tersebut di atas, setidaknya menunjukkan, betapa tak ada sistem manajemen yang dibangun serta ditata di sana. Misalnya, manajemen informasi. Jika warga datang ke kantor Walikota, sudah seharusnya ada papan petunjuk yang jelas dan mudah diakses publik untuk mengetahui: urusan apa dan di mana area pengurusannya. Demikian pula dengan petunjuk lanjutan agar kebingungan tentang lantai tempat pengurusan dokumen seperti di atas, bisa diminimalkan. Penataan manajemen informasi perkantoran ini adalah mutlak adanya untuk ibukota seperti Jakarta. Ketika ada warga bertanya, karyawan setempat bisa mengarahkan warga tersebut ke papan informasi yang dimaksud.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, jika mereka tidak disiapkan untuk program yang akan dijalankan, bagaimana mungkin mereka menjalaninya. Bahkan, mereka yang sudah disiapkan pun, masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan program yang akan dihadapi. Dalam konteks sidak Jokowi, apakah pelayanan di PTSP direncanakan berlangsung penuh waktu selama jam kerja? Artinya, tak ada jam istirahat. Karyawan akan bekerja bergantian pada jam istirahat, hingga pelayanan terhadap warga tidak terhenti.

Begitu pula dengan hari Jumat. Karyawan yang tidak punya kewajiban untuk shalat Jumat, bisa meng-handle pelayanan tersebut selama waktu ibadah yang dimaksud. Saya masih ingat apa yang dikatakan Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis 25 Oktober 2012. “Harus ada penataan ruang di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota, dan diubah seperti bank,” kata Jokowi dalam pertemuan yang dihadiri 267 lurah, 44 camat, lima wali kota, dan satu bupati tersebut.

Apakah yang diubah seperti bank hanya ruangan fisiknya saja? Apakah mekanisme kerja karyawan juga diubah seperti mekanisme kerja di bank? Secara sumber daya manusia, baik mental maupun skill PNS di Pemprov DKI, tentu memiliki gradasi. Tentu perlu dilakukan seleksi, PNS mana yang memenuhi kualifikasi yang setara dengan kualifikasi karyawan bank, PNS mana yang tidak. Ini agar sumber daya manusia yang ditugaskan relevan dengan program serta target yang hendak dicapai.

Jokowi Ingin Kantor Kelurahan seperti Bank Sumber: kompas.com, Kamis, 25 Oktober 2012 | 14:50 WIB Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, ingin membenahi semua infrastruktur dan fasilitas di kantor kelurahan, kecamatan, dan wali kota. Bahkan, saat pemaparannya, Jokowi ingin mengubah kantor instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjadi seperti bank, segala aksesnya terbuka dan tidak ada ruang tertutup. “Harus ada penataan ruang di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan diubah seperti bank,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Penataan Otoritas Karyawan

Sangat menggelikan sebetulnya, ketika seorang Chusnul Chotimah, yang merupakan Kepala PTSP, tak bisa mengoperasikan komputer di jajarannya karena tak tahu password-nya. Justru, dialah orang yang seharusnya bisa mengoperasikan seluruh komputer yang ada di area PTSP, istilahnya all access, karena ia memiliki otoritas penuh terhadap kawasan tersebut. Ini juga menunjukkan betapa tak ada sistem berdasarkan hierarki yang dibangun serta ditata di sana.

Barangkali terlalu dini jika dianggap penilaian Jokowi bahwa Jakarta Timur sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang cukup baik, adalah penilaian yang keliru. Bisa jadi, penilaian Jokowi tentang Jakarta Timur yang terlalu dini. Berbagai masukan tentang Jakarta Timur yang ia terima, berbagai kenyataan yang ia saksikan sendiri di kantor walikota tersebut, boleh jadi belum cukup komprehensif untuk menetapkan Jakarta Timur sebagai pilot project PTSP.

Mungkin juga penilaian atas infrastruktur dan fasilitas yang cukup baik itu, tidak sama dengan kerangka pikir Jokowi. Dalam hal ini, standar infrastruktur dan fasilitas adalah komponen yang perlu dikaji ulang. Juga, perlu evaluasi menyeluruh terhadap standar dan kualifikasi sumber daya manusia yang ada. Kesetaraan berbagai komponen tersebut dengan program yang dicanangkan, adalah salah satu kunci bagi tercapainya target program yang sudah ditetapkan.

Jokowi Marah, Wali Kota Jaktim Panggil Kasudin UMKM Sumber: kompas.com, Jumat, 18 Oktober 2013 | 18:50 WIB Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto, mengaku termotivasi dengan inspeksi mendadak (sidak) Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Hal tersebut mendorong upaya adanya evaluasi bagi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di wilayahnya. Jokowi sebelumnya menilai PTSP di wilayah Jakarta Timur masih berjalan lambat. “Ini memotivasi kita. Karena, menurut saya, pelayanan adalah hal yang sangat mendasar, Pak Jokowi ingin perbaiki,” kata Krisdianto, saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat (18/10/2013) sore. Menurut Krisdianto, ketika Gubernur datang melakukan pengecekan di PTSP, Jokowi kecewa dengan kecepatan pelayanan tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di sana.

Jakarta 22-10-2013