Berita Tentang KPK: KPK Terjebak Kasus LHI dan Hanyut dalam Arus Kebobrokan Birokrasi serta Lingkaran Setan Politisi yang Tidak Dimengerti

Gambar  : kickdahlan.wordpress.com

by: http://birokrasi.kompasiana.com/2013/10/01/kpk-terjebak-kasus-lhi-dan-hanyut-dalam-arus-kebobrokan-birokrasi-serta-lingkaran-setan-politisi-yang-tidak-dimengerti-596595.html

Berbincang-bincang dengan berbagai kalangan yang mempunyai kompetensi terhadap Swasembada diberbagai bidang, maka terungkaplah betapa bobroknya pola pikir dan pemahaman Kebangsaan bagi segolongan besar Birokrasi di Negeri ini.

Adalah BOHONG BESAR kalau kasus Kuota Impor Daging sapi adalah direkayasa oleh LHI dengan memanfaatkan Menteri Suswono sebagai Kader PKS. Bahwa jajaran BIROKRASI diKementerian PERTANIAN , Kementerian PERDAGANGAN , dan hampir semua Kementerian di Bidang Perekonomian melakukan KERJA RANGKAP sebagai CALO, bekerja sama dengan Oknom Partai Politik yang bercokol pada Lembaga Legislatif dan para Menteri TIDAK MAMPU menindak, tidak mampu mengatasi bahkan merestui itulah yang terjadi sebenarnya. Ternyata sudah bukan rahasia umum lagi bahwa sebuah perusahaan Impor Exspor yang tidak mempunyai GIGI ke PUSAT PEMERINTAHAN akan lebih baik menempuh jalur pendekatan birokrasi model ini.

Ahmad Fathonah adalah salah seorang Mediator dari beratus mediator lainnya. Profesi mediator Proyek ini sudah berjalan minimal adalah selama Pemerintahan SBY, bahkan ada beberapa Mediator Proyek yang memulai ptofesinya jauh sebelumnya. Modalnya sederhana yaitu mempunyai link yang luas dikalangan usaha dikalangan Politik untuk mendapat “KEPERCAYAAN” dari jaringan Birokrasi yang sudah ada di SEMUA KEMENTERIAN. Bahkan termasuk Kepolisian dan ABRI.

Dengan niatan untuk mencari penyebab gagalnya swasembada Pangan di Negeri ini, yang dimulai dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, maka tidak sengaja terbukalah Motivasi Kerja para BIROKRAT dan Politikus Kader Partai Politik yang selama ini penuh dengan segala retorika.

Kebijakan-kebijakan Kementerian maupun Perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Legislatif yang selama ini dibuat seakan berpihak dan melindungi kebutuhan rakyat banyak tanpa cacat. Ternyata pasti menyisakan satu lubang kecil tempat para Mediator Proyek ini bertengger.

Kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan Motivasi yang mendorong BIROKRASI melaksanakan tugasnya. Maka apa yang akan dilakukan adalah bagaimana ia mampu mempertahankan kedudukkannya (bagi yang sudah nerasa enak ) atau bagaimana ia meraih posisi /Kedudukkan yang lebih enak ( bagi yang merasa kedudukkannya masih bisa lebih enak )

Ternyata jalan keluar yang dipilh adalah bagai mana ia dapat memberikan “ Upeti “ Kepada atasannya agar posisinya dipertahankan atau dipindah kedalam posisi yang lebih enak. Langkah ini telah dirintis oleh Jajaran Birokrasi sejak mereka mendudukki jabatan serendahnya Esl IV, bahkan ada staf yang merasa mempunyai “Link” sudah melakukan sejak ia masuk ke lingkungan Birokrasi. Jaringan ini menjadi sangat terasa dan berpengaruh besar pada jajaran Eselon II ke Eselon I. Pada jajaran inilah yang ditemukan sudah tidak ada lagi kepedulian terhadap KEBIJAKAN KEMENTERIAN yang mereka terlibat aktif ikut membuatnya. Bagi Eselon ini yang terpenting adalah bagaimana ia mampu mempertahankan kedudukkanya dengan memberikan “UPETI” kepada atasannya.

Yang terjadi kemudian adalah itung-itungan untung rugi :

Yang mengerucut pada satu kesimpulan “ melakukan impor “ apapun itu, jauh lebih menguntungkan dari pada mengupayakan swasembada.

Yang perlu diingat bahwa Ahmad Fathanah ( dan Ahmad Fathanah yang lain ) tidak hanya menjadi solusi bagi Birokrasi yang menangani Ekspor Import, akan tetapi pada berbagai layanan Jasa Kontraktor dan bidang-bidang yang lain.

Pengusaha skala Nasional yang tidak mempunyai GIGI di Pusat Kebijaksanaan, akan lebih baik menggunakan jasa para Mediator sekelas Ahmad Fathanah ini dari pada cara lainnya.

Inilah mengapa KPK terjebak kedalam lingkaran yang tidak dimerngertinya ketika KPK dipaksa menangani Kasus LHI. Andai ada semacam CCTV yang dipasang khusus untuk mendeteksi Politisi Mana saja yang menjaring lobi dengan Birokrasi di Kementerian Pertanian baik lewat jasa para Fathanah atau datang sendiri ?

Mungkin hanya Politisi Demokrat yang terbebas. Mengapa ? he he …..