Sisi Lain: Mundurnya Gita, Sindiran untuk Menteri hingga Presiden

 
KOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno


KOMPAS.com — Langkah Gita Wirjawan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan mengundang simpati.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, bahkan menilai sikap Gita seharusnya dilakukan pula oleh para pejabat publik yang juga memiliki jabatan politik.

Mundurnya Gita sekaligus dianggap sebagai sindiran kepada para menteri hingga Presiden yang sibuk mengurus partai masing-masing.

"Dia (Gita) ini hanya ikut konvensi saja, tapi sudah putuskan mundur, sedangkan banyak ketua umum partai, para menteri, hingga Presiden yang kinerjanya biasa-biasa saja, sering kali tidak peduli. Mereka tetap urus partainya," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (31/1/2014).

Saat ini, mulai dari Presiden hingga para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II adalah ketua umum partai. Misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Umum Partai Demokrat.

Berikutnya adalah Menteri Agama Suryadharma Alie yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Di luar itu, ada pula Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga ikut dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat seperti Gita. Menurut Hendrawan, para pejabat publik yang rangkap jabatan ini lebih baik mengikuti langkah Gita.

"Rasanya lebih arif langkah Gita untuk diikuti. Menterinya saja mundur, evaluasi untuk yang lain," katanya.

Menurut dia, Gita telah memberikan pembelajaran untuk tidak mencampuradukkan jabatan menteri dengan keikutsertaannya di konvensi, menghindar dari konflik kepentingan, dan menegakkan etika berpolitik.

Meski memuji langkah Gita ini, Hendrawan menyayangkan Gita tidak bisa menikmati hasil dari penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Perdagangan.

"RUU Perdagangan akan disahkan di paripurna sekitar pertengahan bulan Februari. Saya jujur, RUU ini didorong oleh keberanian Gita juga," tuturnya.

Gita sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua pengunduran Gita selalu ditolak Presiden SBY. Pada permohonan ketiga kali itu, Presiden SBY akhirnya membalasnya.

Sekitar Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Setelah mendapat pemberitahuan itu, Gita pun langsung menggelar jumpa pers hari ini di Senayan Golf dan Kementerian Perdagangan.

Gita menjelaskan alasannya mundur sebagai menteri karena tidak ingin ada benturan kepentingan dengan keikutsertaannya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.