SEJARAH
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Sejarah
perekonomian Indonesia. Perekonomian di Indonesia terbagi menjadi
beberapa tahap. Hal itu di sebabkan oleh adanya pergantian pemimpin dan
kebijakan ekonomi yang berubah – ubah, maka terdapat perubahan pula yang
terjadi pada Perekonomian Indonesia.
Sejarah Perekonomian Indonesia terbagi dalam beberapa tahap perekonomian :
1. Perekonomian orde lama (1950-1966)
2. Perekonomian orde baru (1966-Mei 1998)
3. Perekonomian transisi (Mei 1998-November 1999)
4. Perekonomian reformasi atau pemerintahan Gus Dur (2000-2001)
5. Perekonomian gotong royong atau pemerintahan Megawati (2001- 2004)
6. Perekonomian Indonesia Bersatu I atau pemerintahan SBY – JK (2004 – 2009)
7. Perekonomian Indonesia Bersatu II atau Pemerintahan SBY-Budiono (2009-2014)
Uraian masing-masing perekonomian diuraikan sebagai berikut:
A. ORDE LAMA
Selama
Pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk,
walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun
hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi
rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi
selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi
atau produk domestic bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan
0,6%.
Adapun kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada era itu diantaranya ,
- Program Banten (1950 – 1951)
Tujuan program ini adalah untuk mempersatukan kelompok pribumi agar bisa mengembangkan segala aktivitas ekonomi di Indonesia.
- Program Urgensi Perekonomian (1952-1954)
Program ini disebut Soemitro’s plan, diantaranya adalah BNI
1946 harus dinasionalisir, karena saat itu masih terdapat saham VOC di
dalamnya . Memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pengusaha pribumi
untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan VOC. Pemerintah mengambil
alih perusahaan pelayaran yang masih dikelola oleh VOC yang sekarang
telah berunah nama menjadi PELNI.
- Program Repelita I (1955 – 1960)
Secara Umum program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun belum tercapai. Yaitu dengan cara Rencana Juanda (1955) Rencana Pembangunan Lima Tahun I meliputi kurun waktu 1956-1960.
- Program Repelita II (1960 – 1965)
Indonesia
mulai berhubungan dengan dunia luar (ekspor dan impor), mulai ada
pinjaman Luar Negeri, namun sebagian peruntukannya untuk pembangunan
mercusuar (Politik Mercusuar Soekarno). Pada tahun 1965 ada
pemberontakan G30S-PKI pada bulan September dan pada bulan November
terjadi Senering atau pemotongan uang rupiah dari 1000 rupiah menjadi
hanya 1 rupiah. Senering ini dilakukan karena diprediksi akan terjadi
Hyper Inflation sampai 500 %.
B. ORDE BARU
Tepatnya
sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru.
Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian
pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde
Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi
pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya,
seperti Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF).
Sebelum
rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah
melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta
rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut
terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi
defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi,
termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama.
Adapun kebijakan – kebijakannya adalah :
- Repelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Perbedaan
repelita pada era orde baru dan orde lama adalah, pada era Orde Lama
rencana pembangunan lima tahunan tersebut disusun oleh DPR dan perancang
Negara/cabinet, sedangkan pada era Orde Baru rencana pembangunan lima
tahun, disusun oleh DPR, Kabinet, dosen, masyarakat.
Pada
repelita I ini menitikberatkan pada sektor perekonomian yang didukung
oleh sektor industri. Muncul istilah Trilogi Pembangunan yang pertama
adalah Stabilitas Nasional, yang keuda Pemerataan dan yang ketiga adalah
Pertumbuhan Ekonomi. Pada masa ini, barang – barang yang diekspor masih
berupa bahan mentah.
- Repelita II (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Trilogi
pembangunan diubah urutannya menjadi , yang pertama yaitu Pertumbuhan
ekonomi , yang kedua Pemerataan dan dan yang ketiga Stabilitas Nasional.
Kebijakan ekonomi yang terkenal adalah adanya KNOP 15 tanggal 15
November 1978, isinya yang pertama adalah Masyarakat harus mencintai
produk dalam negeri 2, yang kedua Mendorong ekspor dan yang ketiga yaitu
Memberikan tariff spesifik bagi barang impor
- Repelita III (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Trilogi
pembangunan ekonomi mengalami perubahan yaitu menjadi, yang pertama
Pemerataan pembangunan dan hasil2nya yang kedua Pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi dan yang ketiga adalah Stabilitas Nasional yang sehat dan
dinamis.
Terdapat
kebijakan devaluasi rupiah tanggal 30 Maret 1983 dengan menurunkan
nilai rupiah menjadi 937 rupiah per dollar. Terdapat kebijakan
deregulasi perbankan oleh Soemarlin (gebrakan Soemarlin pertama) tanggal
1 Juni 1983 karena ada bank – bank yang meminjam dana dari BI namun
khawatir akan disalahgunakan.
- Repelita IV (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Muncul
kebijakan devaluasi tanggal 12 September 1986 karena banyak produk –
produk Indonesia yang digudangkan di luar negeri dan aliran kas masuk
berkurang (saat itu telah dipakai neraca pembayaran Balance of Payment).
Selain itu, muncul juga kebijakan deregulasi, tanggal 12 Oktober 1987
tentang penyederhanaan aturan dan tanggal 27 Oktober 1988 tentang
deregulasi dan debirokratisasi (birokrasi dipangkas dan bank2 diberi
kemudahan pendiriannya).
- Repelita V (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Muncul kebijakan uang ketat (tight money policy) untuk mengatasi inflasi yang meningkat tajam (gebrakan Soemitro kedua)
- Repelita VI (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pengalihan
dana pembangunan ke Indonesia Timur, karena sebelumnya 75% KBI 25% KTI
menjadi 40% KBI dan 60% KTI. Muncul krisis mata uang, krisis moneter
sampai krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.
C. PEMERINTAHAN TRANSISI (era Presiden B.J. Habibie)
Krisis
ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap
peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya
beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah
penduduk miskin bertambah oleh karena itu muncul
kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net). Yang menyebabkan
suatu prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000
menjadi 6.000 rupiah.
D. PEREKONOMIAN REFORMASI (era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid)
Terjadi
banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.Pada masa Gus
Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC
turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya
adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga
pemerintahannya.
E. PEREKONOMIAN GOTONG ROYONG (era Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri)
Kebijakan Privatisasi secara
teoritis, bagi penganut neoliberal, privatisasi dimaksudkan sebagai
jalan untuk mengatasi masalah kekurangan financial, untuk membuat
pelayanan menjadi lebih efisien, serta mengindari distorsi pada makro
dan mikro ekonomi akibat pelayanan public gratis (Carlos Vilas). Pada
kenyataannya, privatisasi telah mengarah para pengguna jasa untuk
membeli dengan harga yang lebih mahal, karena perusahaan yang
terprivatisasi kini menggunakan kriteria bisnis dan mencari keuntungan
(profit). Atau dapat di mengert secara umum yaitu Kebijakan privatisasi –
menjual BUMN sehat ke luar negeri.
F. PEREKONOMIAN INDONESIA BERSATU JILID I (era SBY- JK)
Muncul beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
G. PEREKONOMIAN INDONESIA BERSATU JILID II (era SBY – Boediono)
Bank
Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter
dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta
makroprudensial lalu lintas modal.
http://uchiemot.blogspot.com/2011/02/sejarah-sistem-perekonomian-indonesia.html
http://uchiemot.blogspot.com/2011/02/sejarah-sistem-perekonomian-indonesia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
1 SHARE DARI ANDA SANGAT BERHARGA BUAT BANYAK ORANG, SAMPAIKANLAH WALAU 1 AYAT, SEMOGA BERMANFAAT.
Jika anda merasa artikel diatas berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, silahkan share / bagikan artikel diatas ke banyak orang lewat facebook / twitter anda.
Semoga anda mendapatkan pahala setelah membagikan artikel diatas, semoga setelah anda bagikan banyak bermanfaat buat semua orang, amin.
( Sampaikanlah walau satu ayat, untuk kebaikan kita semua )
Salah satu cara mencari pahala lewat internet adalah dengan menyebarluaskan artikel, situs/blog dan segala kebaikan yang diperoleh darinya kepada orang lain. Misalnya adalah kepada keluarga, sahabat, rekan kerja dan sebagainya.
Apa Pendapat Anda Tentang Artikel Diatas
Silahkan gunakan profile ( Anonymous ) jika anda tidak mempunyai Account untuk komentar
Jika anda ingin berpartisipasi ikut menulis dalam blog ini atau ingin mengirim hasil karya tulisan anda, membagikan informasi yang bermanfaat buat banyak orang lewat tulisan anda silahkan kirim tulisan anda ke email saya bagindaery@gmail.com
Tulisan anda akan dilihat dan dibaca oleh ribuan orang tiap harinya setelah anda mengirimkannya ke bagindaery@gmail.com