Politik Jusuf Kalla: Menebak Manuver Politik JK

INILAH.COM, Jakarta - Pernyataan bekas Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai penentu atas politik masa dekat Indonesia, merupakan sebuah analisa maupun wacana, cukup menarik untuk ditelaah.
Menarik, karena penilaian Jusuf Kalla (JK), seperti merevisi stigma tentang wanita pertama Presiden RI tersebut. Termasuk pertanyaan apa yang harus dibaca dan diantisipasi di balik pernyataan JK?
Stigma tentang Megawati, Presiden ke-5 RI selama ini, bervariasi. Tergantung dari sudut mana melihatnya. Hal yang tak terbantahkan, Megawati merupakan satu-satunya politisi wanita yang pernah menjadi Presiden RI. Dia juga satu-satunya Presiden yang ayahnya juga Presiden. Eksistensinya sebagai politisi belum bisa disaingi oleh politisi berjenis gender yang sama dengannya.
Sepeninggal Taufiq Kiemas, suami sekaligus 'sparing partner'-nya dalam dunia politik, Megawati menjadi figur sentral yang terkuat di PDI Perjuangan. Hal-hal di atas secara alamiah menjadi kekuatan tersendiri. Kekuatan politik Megawati terus mengental.
Soal penilaian JK bahwa Megawati merupakan penentu masa dekat politik Indonesia, tidak bisa disebut sebagai 'benar-benar banget'. Pasalnya penilaian JK hanya didasarkan pada hasil-hasil survei. Sementara parameter lainnya, belum digunakan.
Bukannya tidak percaya terhadap survei. Akan tetapi akan sangat naif, jika negarawan seperti JK mulai 'mendewakan' hasil survei. Sementara akuntabilitas survei dan pengelola survei sedang atau sudah diragukan. Sudah muncul persepsi sekaligus kecurigaan, ada survei yang sengaja direkayasa.
Mendasarkan pada survei semata, apalagi menyangkut masa depan Indonesia, siapapun bisa keliru. Salah satu contoh paling faktual survei tentang Pilkada DKI di 2012. Semua yang dilakukan lembaga survei papan atas menyebut, Fauzi Bowo sebagai petahana dan pasangannya akan menyapu bersih suara mayoritas pemilih di Pilkada DKI. Bahkan ditegaskan, Pilkada DKI itu hanya akan berlangsung satu putaran.
Namun yang terjadi, kebalikannya. Fauzi Bowo dan pasangannya hanya menempati urutan kedua. Mereka kalah suara dengan pasangan Jokowi-Ahok, yang saat ini menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur.
Menjelang putaran kedua, kembali dilakukan survei. Hasilnya juga menyebutkan, Fauzi dan pasangannya akan memenangkan 'final' melawan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Nyatanya Fauzi Bowo dan pasangannya kalah lagi.
Setelah untuk kedua kalinya hasil survei tentang Pilkada DKI meleset, muncul keraguan atas akuntabilitas dari lembaga-lembaga penyelenggara survei.
Pengalaman di Pilkada Jakarta, agak lain. Yang diprediksi survei sebagai pemenang, tidak meleset. Sejumlah pasangan yang menang, memang sesuai hasil survei. Tapi hasil Pilkada itu, kemudian digugat mereka yang kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). Belakangan terungkap, sejumlah Pilkada yang memang menang dan sesuai hasil survei, sesungguhnya bermasalah,
Kemenangan itu dibantu oleh politik uang. Pemenang Pilkada dimenangkan oleh Ketua MK Akil Mochtar setelah yang terakhir ini men-"charge" milyaran rupiah kepada si pemenang. Bahkan terakhir, Akil Mochtar dalam pemeriksaan KPK dua hari lalu menungkap sebuah skandal Pilkada. Bahwa pemenang Pilkada Jatim 2013, sebetulnya Kofifah Indar Parawansa dan pasangannya. Bukan incumbent Sukarwo-Saifulah Yusuf.
Padahal kemenangan pasangan Sukarwo, sesuai dengan hasil survei sebelumnya. Atas dasar itu, hasil survei (politik) menyisakan sebuah persoalan besar. Survei tak pantas dijadikan barometer. Sebab ternyata penyuapan oleh pasangan yang kalah kepada Ketua MK Akil Mochtar bisa dimenangkan.
Lantas apakah kita masih harus percaya pada hasil survei sebagaimana diwacanakan JK? Yang paling aman dan relevan, kalau penilaian JK tentang Megawati dan survei, kita tempatkan sebagai sebuah analisa yang "so and so". Jadi yang paling aman kalau dikatakan peran politik Megawati yang bisa menentukan masa dekat Indonesia, masih perlu diperdebatkan.
Publik dan pers sebagai pembentuk opini juga perlu lebih berhati-hati atas semua kesimpulan dan analisa oleh politisi manapun. Termasuk politisi papan atas, kaliber JK. Publik perlu lebih peka, semakin dekat pelaksanaan Pemilu 2014, semakin tinggi intensitas manuver politik para politisi. Tidak terkecuali Pak JK.
Pandangan JK yang selama ini selalu punya substansi penting harus tetap dihormati. Apalagi JK merupakan salah satu politisi yang bicaranya terkesan sangat "genuine". Tetapi khusus menyangkut Megawati, PDIP, pencapresan Jokowi, publik tidak harus menelan mentah-mentah analisa dan kesimpulan JK.
Publik juga perlu melihat, apa kepentingan dan agenda politik JK dengan menyebar wacana tersebut. Benarkah pernyataan JK kali ini benar-benar "genuine"? Apakah hal itu sebagai bagian dari upaya JK untuk menarik simpati Megawati?
Pisau analisa perlu dikemukakan, mengingat hubungan pribadi dan politik antara JK dan Megawati, bukan tanpa masalah atau batu sandungan. Dengan politisi wanita yang sekaligus putri Proklamator Soekarno, JK sesungguhnya tidak bisa disebut memiliki hubungan politik yang akrab.
Bahkan sejumah politisi yang dekat dengan Megawati menyebut, Mbak Mega kurang senang dan cukup terkejut dengan klaim JK atas perannya pada Jokowi. Katanya dialah orang pertama yang mengusulkan Jokowi menjadi Gubernur DKI. Klaim JK seakan menghilangkan semua peran PDIP khususnya Megawati yang memegang kunci bagi pencalonan Jokowi.
Catatan sejarah politik menunjukkan, semenjak 2004, JK sudah berseberangan dengan Megawati. Kerenggangan dipicu pilihan politik JK. Hal itu dipahami Jokowi. Pertanyaannya, dari pintu mana JK bisa masuk ke kader PDIP?
Saudagar ini pernah "menyudutkan" Megawati sebagai Presiden, tatkala JK mundur dari Kabinet Megawati, menjelang Pilpres 2004. Mundurnya JK dari Kabinet Megawati sebagai menteri senior, sama dengan yang dilakukan SBY sebagai Menko Polkam.
Mundurnya JK dan SBY sangat berpengaruh pada opini publik, terutama citra Presiden Megawati. Presiden wanita ini, dikesankan sebagai pemimpin yang tidak punya kemampuan menggandengkan pengusaha (JK) dan kekuatan militer (SBY).
Setelah pengunduran diri, mereka berdua membentuk duet menghadapi pasangan Megawati - Hasyim Muzadi. Opini publik yang positif, berpaling dari Megawati. Dampaknya pada hasil Pemilu Presiden 2004 , Megawati- Hasyim-Muzadi kalah dari pasangan SBY-JK.
Keretakan hubungan Megawati dan JK makin dalam. Apalagi JK sering menyindir Megawati yang ketika menjadi Presiden RI menjual Gas Tangguh di Papua Barat dengan harga murah kepada China.
Bahkan kritik itu masih ditambah dengan satire, saat menandatangani kesepakatan, Megawati terlihat sangat akrab dipeluk mesra oleh Presiden China, sewaktu kedua Presiden itu berdansa di Istana Beijing.
Keretakan berlanjut hingga 2009, Pilpres lima tahun kemudian. Saat itu JK yang sudah pecah kongsi dengan SBY kemudian maju sebagai kandidat Presiden. Otomatis JK yang berpasangan dengan Wiranto, berseberangan dengan Megawati-Prabowo Subianto.
Sudah menjadi rahasia umum, dalam Pemilu 2014, JK masih berambisi menjadi salah seorang calon. Tapi untuk menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya, sudah tertutup. Sebab Golkar telah menetapkan ketua umumnya, Aburizal Bakrie sebagai capres.
Yang terdeteksi, JK berminat dicalonkan PDIP atau berduet dengan kader PDIP. Bisa dengan Jokowi, bisa pula dengan Megawati. Untuk menuju ke arah itu, JK melakukan lobi intensif. Di antaranya mendekati Jokowi dan menyanjung Megawati.
Inilah tebakan atas manuver politik JK yang hasilnya masih harus diuji dalam beberapa bulan mendatang. Namanya juga tebakan, tentu saja tak ada jaminan keakurasiannya. Sebab yang paling tahu tentang semua maksud manuvernya, hanya JK sendiri.