Berita Pemilu: Amankan Pemilu 2014, Honor Polisi Lebih Murah dari Satpol PP

Liputan6.com, Jakarta : Polri mengajukan anggaran pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Namun, dari anggaran tersebut jumlah honor untuk para prajurit Polri hanya sebesar Rp 35 ribu. Honor tersebut masih kalah dari jumlah yang diterima Hansip dan Satpol PP dalam agenda pengamanan Pemilu 2014.

"Dari dana Rp 3,5 triliun tersebut honor polisi sangat rendah yakni Rp 35 ribu per orang, jauh di bawah honor satpol PP," kata Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Politisi PDIP itu menjelaskan, honor untuk para anggota Satpol PP dalam agenda pengamanan Pemilu 2014 memang berbeda-beda sesuai dengan APBD dari masing-masing daerah. Namun, untuk Satpol PP di wilayah Jakarta, honor yang akan didapatkan sebanyak Rp 100 ribu per hari dan jauh lebih banyak dari honor para anggota polisi.
"Honor sesuai APBD masing-masing, kalau di Jakarta konon Satpol PP honornya bisa Rp 100 ribu/hari seperti honor para saksi parpol di TPS-TPS," tutur Eva.
Oleh karena itu, lanjut Eva, bila negara ingin menghargai secara pantas tenaga dari para anggota Polri dalam pengamanan pesta demokrasi di Indonesia, maka jumlah anggaran Rp 3,5 triliun tersebut harus ditambah.
"Apalagi saya agak prihatin. Dari laporan teman-teman Banggar, (anggaran Rp 3,5 triliun itu) masih disetujui Rp 1 triliun, sehingga Komisi III harus membantu melobi Kemenkeu agar menyetujui sisanya," imbuhnya.
Dengan demikian, tegas Eva, PDIP meminta dukungan serius kepada Menteri Keuangan terhadap kesejahteraan para aparat kepolisian. "Sehingga mereka serius bekerja dan terjaga integritasnya dalam memastikan pemilu dapat berjalan lancar dan berkualitas."
Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari anggaran tersebut, Eva juga menyarankan agar mekanisme pendistruibusian honor untuk para anggota kepolisian dilakukan dengan cara transfer dan tidak dengan cara tunai.
"Saya menyarankan mekanisme non-cash atau langsung ke rekening masing-masing aparat sehingga meminimalisir peluang korupsi," tukas Eva.