Misteri BUMN: Pak Dahlan Iskan, Apa Kabar Asset Rp2.500 Triliun BUMN yang Tidak Produktif?

by: http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/09/10/pak-dahlan-iskan-apa-kabar-asset-rp-2500-trilyun-bumn-yang-tidak-produktif-588407.html
Lagi-lagi setiap mengikuti pembahasan di suatu acara, hati langsung nyesek begitu membaca di suatu buku mengenai suatu BUMN, bahwa ada asset BUMN senilai Rp2.500 triliun yang tidak produktif. Asset itu bisa berupa tanah, bangunan, dan sebagainya, yang tersebar di Pertamina, PLN, PT KAI, dan seterusnya.
PLN sendiri, misalnya, mempunyai tanah seluas 500 ha yang sama sekali tidak digunakan. Anehnya, asset itu banyak juga yang hanya sebagai investasi, jadi tidak terkait dengan ‘core’ bisnis BUMN tersebut. Padahal, kadang kita tahu, bahwa BUMN sulit untuk berkembang karena kekurangan modal. Tidak bisa bikin pembangkit listrik, atau investasi kilang minyak, dan sebagainya, dengan alasan tidak punya duit. Tetapi kalau lihat Rp2.500 triliun itu apa bukan duit? Bisa kali itu untuk bikin pembangkit sekalian dengan pengembangan panas bumi dan lain sebagainya itu.

Yang mirisnya, ternyata bukan hanya BUMN saja yang mempunyai asset tidak terpakai. Kementrian juga mempunyai banyak asset idle yang tidak produktif.
Misalnya Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera. Ternyata banyak rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dibangun Kemenpera tidak dihuni, baik karena lokasinya, tidak ada fasilitas pendukung seperti listrik dan sebagainya. Rusunawa itu menjadi gedung ‘berhantu’, karena sudah dibangun, tetapi terbengkalai.
Dari catatan lama saja, ada sekitar 40 twinblock yang dibangun tetapi tidak digunakan. Nilai setiap twinblock sekitar Rp13 miliar, dan jika ada 40 berarti senilai Rp520 miliar.
Kemudian, Kementrian Pertanian (Kementan) juga memiliki masalah yang sama. Ada 10 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) modern yang dibangun dengan biaya sangat mahal, ternyata tidak terpakai. Aneh memang, ketika yang dilakukan hanya membangun, tanpa sosialisasi, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk pengoperasian, dan pengawasan awal untuk pengoperasiannya.
Paling tidak seharusnya setahun didampingin dulu. Kalau begitu selesai dibangun langsung diserahkan ke Pemda, ya pemdanya cuek aja. Perkiraannya, biaya untuk membangun RPH ini juga memakan puluhan miliar rupiah.

Selain itu, ketika ke medan dan melewati kampus USU, aku juga melihat sebuah rumah sakit yang dibangun sangat modern, dengan fasilitas yang lengkap, di depan Fakultas Kedokteran USU. RS yang dibangun dengan dana APBN ini juga tidak terpakai. Alasanya karena Angelinda Sondakh terlibat korupsi. Apa hubungannya?
Kalaupun AS terlibat, ya seharusnya RS ini langsung di-clear-kan urusannya, diserahterimakan, dan kemudian difungsikan. Sayang sekali jika asset yang juga bernilai miliaran ini tidak terpakai. Mubazir banget.
Dan kembali ke asset BUMN ini, semoga pak Dahlan Iskan tidak hanya menegur kepada BUMN yang assetnya menganggur tersebut, tetapi juga punya ‘daya paksa’ terhadap BUMN untuk semakin profesional, produktif, dan bisa melayani rakyat Indonesia dengan sepenuh hati.