Misteri Kasus Impor Sapi dan Momentum KPK

Hampir tiap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap para pelaku korupsi. yang paling aktyal manakala KPK menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak (LHI) menjadi pesakitan karena diduga terlibat suap terkait impor daging sapi. Sampai dengan kasus yang menyeret LHI bila dicermati ternyata KPK selama ini terjerembab pada rutinitas menangkapi ‘orang’ (persoon) hal itu telah berlangsung semenjak KPK berdiri hingga saat ini. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan luar biasa (super body) belum satupun menyeret pelaku korupsi yang dilakukan oleh badan hukum/korporasi (recht persoon). Sebab jika hanya menyeret ‘orang’ korupsi nyatanya sampai hari ini bukannya berkurang malah semakin menggila. Bahkan banyak yang mengaggap hal mereka yang tertangkap KPK hanya sedang sial, karena di setiap lini negeri ini semua bisa dikorupsi. Di sisi lain kekayaan negara yang dikembalikan dari tangan koruptor jumlahnya tidak signifikan.

Oleh karena itu penerapan pidana korupsi bagi korporasi akan lebih efektif dalam pengembalian keuangan negara. Hal itu sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang lebih menekankan pengembalian keuangan negara, ketimbang pemenjaraan. Indonesia sebagai anggota PBB dan sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC, mau tidak mau, suka tidak suka, baik dari tataran legislasi, perundang-undangan, penanganan tindak pidana korupsi harus mengacu pada UNCAC tersebut.

KPK Di Belakang Kejaksaan

Kaitannya dengan menjerat korupsi yang dilakukan oleh korporasi, agaknya KPK bisa dikatakan telah tertinggal satu langkah dengan penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan. Penegak hukum dari Korps Adyaksa ini dalam sebuah kasus pengelolaan pasar di Banjarmasin berhasil menjerat sebuah korporasi. Bahkan saat ini putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM terhadap PT Giri Jaladhi Wana yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama (PN Banjarmasin No. 812/Pid .Sus /2010/PN.Bjm).

Dalam amar putusan perkara tersebut PT Giri Jaladhi Wana divonis denda Rp. 1,3 Milyar beserta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan. PT Giri Jaladhi Wana menjadi korporasi pertama di Indonesia yang divonis dalam perkara korupsi.

Penetapan PT Giri Jaladhi Wana sebagai tersangka berawal dari putusan inkracht empat terdakwa sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah dewan direksi perusahaan tersebut. Keempat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana, Stephanus Widagdo, Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana, Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

Memang aneh bila lembaga yang memiliki kewenangan sekuat KPK tidak memiliki political will atau minim keberanian menjerat korupsi yang dilakukan korporasi. Toh, instrumennya juga jelas-jelas ada sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3) Pasal 20 ayat (1) maupun Pasal 28 Undang-Undang No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001.

Maka itu bila kelak Direksi PT Indoguna Utama Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suap terkait impor daging sapi, KPK semestinya tak hanya berhenti dan puas dengan hanya memenjarakan ‘person-person’ tersebut, tetapi melanjutkan proses hukum menyeret PT Indoguna Utama sebagai korporasi bertanggungjawab karena juga ikut menikmati hasil suap. Bagitu pula terhadap Lutfhi Hasan Ishak (LHI), partai yang pernah dia pimpin juga perlu diperiksa sebagai institusi korporasi, supaya clear apakah uang suap yang disangkakan selama ini hanya beredar kepada oknum partai atau memang juga dimanfaatkan oleh partai sebagai lembaga.

Memang tidak mudah untuk memproses korporasi ke meja hijau dibanding menyeret orang-orang sebagai pelaku korupsi. Tapi disitulah KPK ditantang agar ‘otoritas’ super body serta dukungan terus menerus dari masyarakat yang dilekatkan pada lembaga anti rasuah ini tidak sia-sia. 

sumber: http://hukum.kompasiana.com/2013/05/24/kasus-impor-sapi-dan-momentum-kpk-memberangus-korupsi-korporasi-558911.html?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khewp